Wakil Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Fahrur Rofi mengatakan bahwa pemerintah daerah setempat sepenuhnya sudah siap membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) daerah dalam rangka memaksimalkan pencegahan kasus narkoba.
"Adanya lembaga non-kementerian seperti BNN di daerah kita sangat penting. Untuk itu kami terus berupaya dan Pemda Sambas siap. Saya bersikeras agar itu segera terwujud. Supaya Sambas mandiri dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika,” ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Ia menilai penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas akan sulit dilakukan jika tidak ada lembaga seperti BNN. Apalagi saat ini Sambas masih menginduk ke BNN Kota Singkawang.
“Selama ini BNN kita masih menginduk ke Singkawang, tentu hal itu menjadi faktor penghambat tersendiri. Apalagi kita ketahui dari berita-berita selalu ada saja oknum warga Sambas yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika,” kata Rofi.
Dia mengatakan, pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas butuh sinergi semua pihak baik itu dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat setempat.
“Peran semua pihak. Kita juga berharap BNN di Sambas segera terwujud," katanya.
Sebagai wujud keseriusannya itu, Rofi sudah bertemu dengan BNN Provinsi Kalbar untuk meminta segera terbentuknya BNN Sambas dan mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pembentukan BNN di Sambas.
“Belum lama ini saya bersama stakeholder terkait sudah datang ke BNN Provinsi untuk meminta agar di Sambas segera dibentuk BNN. Kembali, kita di daerah sudah siap sepenuhnya, lokasi dan hal lainnya sudah ada,” katanya.
Rofi mengatakan, selama ini kendala pembentukan BNN di Sambas ada di pusat. Padahal BNN Provinsi Kalbar sudah merespons baik dan mendukung dibentuknya BNN di Sambas. Dia berharap pemerintah pusat juga mendukung keinginan itu.
“Dari BNN Provinsi sebenarnya sudah oke, hanya kendalanya di pusat. Ada surat penghentian membentuk BNN baru di tingkat kabupaten. Jadi kita meminta agar surat itu dicabut, kalau sudah dicabut nanti, mudah-mudahan BNN di Sambas segera terwujud,” katanya.
Rofi mengatakan, pembentukan BNN di Sambas menjadi sangat penting mengingat selama ini masih menginduk ke BNN Kota Singkawang. Keberadaan BNN di Sambas sangat penting karena wilayah yang luas dan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.
“Selama ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Geratak. Itu pun mereka hanya sebagai rehabilisator. Kita memang sangat membutuhkan BNN supaya tidak menginduk lagi ke Singkawang,” katanya.
Baca juga: Koprabuh Kapuas Hulu desak pemerintah legalkan tanaman Kratom
Baca juga: BNN Kubu Raya gencarkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar
Baca juga: BNN gelar razia di apartemen menggunakan anjing pelacak (K9)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Adanya lembaga non-kementerian seperti BNN di daerah kita sangat penting. Untuk itu kami terus berupaya dan Pemda Sambas siap. Saya bersikeras agar itu segera terwujud. Supaya Sambas mandiri dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika,” ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Ia menilai penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas akan sulit dilakukan jika tidak ada lembaga seperti BNN. Apalagi saat ini Sambas masih menginduk ke BNN Kota Singkawang.
“Selama ini BNN kita masih menginduk ke Singkawang, tentu hal itu menjadi faktor penghambat tersendiri. Apalagi kita ketahui dari berita-berita selalu ada saja oknum warga Sambas yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika,” kata Rofi.
Dia mengatakan, pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas butuh sinergi semua pihak baik itu dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat setempat.
“Peran semua pihak. Kita juga berharap BNN di Sambas segera terwujud," katanya.
Sebagai wujud keseriusannya itu, Rofi sudah bertemu dengan BNN Provinsi Kalbar untuk meminta segera terbentuknya BNN Sambas dan mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pembentukan BNN di Sambas.
“Belum lama ini saya bersama stakeholder terkait sudah datang ke BNN Provinsi untuk meminta agar di Sambas segera dibentuk BNN. Kembali, kita di daerah sudah siap sepenuhnya, lokasi dan hal lainnya sudah ada,” katanya.
Rofi mengatakan, selama ini kendala pembentukan BNN di Sambas ada di pusat. Padahal BNN Provinsi Kalbar sudah merespons baik dan mendukung dibentuknya BNN di Sambas. Dia berharap pemerintah pusat juga mendukung keinginan itu.
“Dari BNN Provinsi sebenarnya sudah oke, hanya kendalanya di pusat. Ada surat penghentian membentuk BNN baru di tingkat kabupaten. Jadi kita meminta agar surat itu dicabut, kalau sudah dicabut nanti, mudah-mudahan BNN di Sambas segera terwujud,” katanya.
Rofi mengatakan, pembentukan BNN di Sambas menjadi sangat penting mengingat selama ini masih menginduk ke BNN Kota Singkawang. Keberadaan BNN di Sambas sangat penting karena wilayah yang luas dan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.
“Selama ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Geratak. Itu pun mereka hanya sebagai rehabilisator. Kita memang sangat membutuhkan BNN supaya tidak menginduk lagi ke Singkawang,” katanya.
Baca juga: Koprabuh Kapuas Hulu desak pemerintah legalkan tanaman Kratom
Baca juga: BNN Kubu Raya gencarkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar
Baca juga: BNN gelar razia di apartemen menggunakan anjing pelacak (K9)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021