Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmijdi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar melakukan audit awal untuk setiap kegiatan pembangunan skala besar yang dilakukan di provinsi itu.
"Saya harapkan setiap SKPD bisa terus berkonsultasi dengan BPKP agar dalam pertanggungjawaban keuangan yang digunakan bisa lebih baik. Saya juga minta agar kegiatan pembangunan skala besar di Kalimantan Barat bisa diaudit dulu oleh BPKP, supaya ke depannya tidak ada masalah," kata Sutarmijdi saat usai menghadiri kegiatan serah terima jabatan kepala BPKP Kalbar di kantor Gubernur Kalbar, Selasa.
Dirinya berharap, di bawah kepemimpinan Kepala BPKP Kalbar yang baru, Ayi Riyanto pihaknya bisa terus berkoordinasi dan meningkatkan konsultasi dalam penggunaan anggaran dan rencana pembangunan yang akan di lakukan di Kalbar.
"Sebagai Gubernur, tentu saya tidak ingin ada masalah dalam proses pembangunan di Kalbar karena kita juga ingin maksimal agar pembangunan di lapangan bisa dirasakan manfaatkan oleh masyarakat," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Sutarmidji juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala BPKP Kalbar yang lama, Dikdik Sadikin yang selalu berkonsultasi bersama pihaknya.
"Saya berterima kasih kepada pak Dikdik, karena selama kepemimpinan beliau, kita selalu berkonsultasi dalam setiap kebijakan yang kita laksanakan, khususnya untuk kebijakan yang masih belum jelas ketentuan aturannya. Sehingga selama ini kita bisa melaksanakannya dengan baik," kata Sutarmidji.
Dia juga berharap agar pada tahun 2022 ini, Kalbar bisa mendapatkan penilaian A dari BPKP sehingga proses pembangunan dan penggunaan anggaran yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.
Di tempat yang sama, Raden Suhartono, Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan BPKP, juga mengharapkan agar Kepala BPKP Kalbar yang baru bisa terus meningkatkan koordinasi dan konsultasi untuk memaksimalkan pembangunan di provinsi itu.
"Kami berharap, pak Ayi Riyanto yang baru dilantik bisa segera berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam rangka mengatasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. BPKP Kalbar juga harus bisa memastikan bahwa alokasi belanja yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota se-Kalbar ini betul-betul sampai ke masyarakat," katanya.
Menurutnya, melalui pengawasan yang dilakukan oleh BPKP yang bersinergi dengan Apip atau inspektorat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat diharapkan bisa memaksimalkan pembangunan di provinsi itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Saya harapkan setiap SKPD bisa terus berkonsultasi dengan BPKP agar dalam pertanggungjawaban keuangan yang digunakan bisa lebih baik. Saya juga minta agar kegiatan pembangunan skala besar di Kalimantan Barat bisa diaudit dulu oleh BPKP, supaya ke depannya tidak ada masalah," kata Sutarmijdi saat usai menghadiri kegiatan serah terima jabatan kepala BPKP Kalbar di kantor Gubernur Kalbar, Selasa.
Dirinya berharap, di bawah kepemimpinan Kepala BPKP Kalbar yang baru, Ayi Riyanto pihaknya bisa terus berkoordinasi dan meningkatkan konsultasi dalam penggunaan anggaran dan rencana pembangunan yang akan di lakukan di Kalbar.
"Sebagai Gubernur, tentu saya tidak ingin ada masalah dalam proses pembangunan di Kalbar karena kita juga ingin maksimal agar pembangunan di lapangan bisa dirasakan manfaatkan oleh masyarakat," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Sutarmidji juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala BPKP Kalbar yang lama, Dikdik Sadikin yang selalu berkonsultasi bersama pihaknya.
"Saya berterima kasih kepada pak Dikdik, karena selama kepemimpinan beliau, kita selalu berkonsultasi dalam setiap kebijakan yang kita laksanakan, khususnya untuk kebijakan yang masih belum jelas ketentuan aturannya. Sehingga selama ini kita bisa melaksanakannya dengan baik," kata Sutarmidji.
Dia juga berharap agar pada tahun 2022 ini, Kalbar bisa mendapatkan penilaian A dari BPKP sehingga proses pembangunan dan penggunaan anggaran yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.
Di tempat yang sama, Raden Suhartono, Deputi Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan BPKP, juga mengharapkan agar Kepala BPKP Kalbar yang baru bisa terus meningkatkan koordinasi dan konsultasi untuk memaksimalkan pembangunan di provinsi itu.
"Kami berharap, pak Ayi Riyanto yang baru dilantik bisa segera berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam rangka mengatasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. BPKP Kalbar juga harus bisa memastikan bahwa alokasi belanja yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota se-Kalbar ini betul-betul sampai ke masyarakat," katanya.
Menurutnya, melalui pengawasan yang dilakukan oleh BPKP yang bersinergi dengan Apip atau inspektorat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat diharapkan bisa memaksimalkan pembangunan di provinsi itu.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022