Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan pihaknya mendorong pemerintah daerah di provinsi itu untuk mensinergikan program yang dibuat dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Sudah berapa tahun ini kita bisa berada di urutan ke dua dari lima provinsi di Kalimantan dan untuk pertumbuhan ekonomi kita juga paling tinggi di Kalimantan. Namun, kelemahan kita adalah di IPM di mana IPM ini terakumulasi dari kabupaten/kota yang sementara ini baru ditunjang oleh Pontianak dan Singkawang," kata Sutarmidji usai memberikan presentasi dan wawancara kepada panitia Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI via virtual di Pontianak, Rabu.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan program pemerintahan guna menunjang peningkatan IPM masing-masing.
"Karena kalau Kota Pontianak dan Singkawang bisa, daerah lain juga bisa, buktinya Mempawah dan Sintang juga terus meningkat IPM-nya," tuturnya.
Menurutnya, untuk meningkatkan IPM, bisa dilakukan jika didukung dengan data yang valid. Kemudian program-program yang dibuat harus menunjang indikator peningkatan IPM tersebut.
Seperti peningkatan program kesehatan, peningkatan sarana pendudukan dan insentif peningkatan pertumbuhan perekonomian juga harus di dukung oleh program yang jelas dari pemda.
"Untuk menentukan data yang valid, jangan di manipulasi. Contohnya, jika jalan dalam kondisi mantap 52 persen, jangan di bilang 86 persen, demikian dengan angka lamanya belajar 12 tahun, jangan dibuat jadi 14 tahun, karena jika data di manipulatif, maka akan berpengaruh pada penilaian akhir dan menjadi alat uji," katanya.
Sutarmidji mencontohkan, angka statistik memberikan pengaruh besar pada IPM di daerah. Untuk itu, lanjutnya, pemda harus bisa menyampaikan data yang valid kepada badan statistik.
Permasalahannya yang ada saat ini, lanjutnya, ketika statistik mengirim surat untuk meminta data ke daerah, lalu surat itu di disposisi ke kepala OPD. Kemudian, kepala OPD pasti disposisi ke Kabid, Kabid ke Kasi dan ujung-ujungnya menyuruh staf untuk mengelola datanya.
"Seharusnya setelah dibuat staf, dilakukan pengecekan data berjenjang, dari staf di cek lagi oleh kasi, kemudian naik ke kabid di cek lagi dan ketika naik ke kepala OPD kembali di cek dan seterusnya sampai ke bupati di cek lagi, sehingga datanya valid. Jangan data yang dibuat oleh staf langsung digunakan, karena belum tentu benar," katanya.
Dirinya menambahkan, untuk memaksimalkan pembangunan, semua jenjang pemerintahan harus bersinergi dan berbagi peran dan tugasnya.
"Karena tidak mungkin suatu program pembangunan dilakukan sendiri oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini akan terkendala pada anggaran dan SDM, sehingga semuanya harus bersinergi," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Sudah berapa tahun ini kita bisa berada di urutan ke dua dari lima provinsi di Kalimantan dan untuk pertumbuhan ekonomi kita juga paling tinggi di Kalimantan. Namun, kelemahan kita adalah di IPM di mana IPM ini terakumulasi dari kabupaten/kota yang sementara ini baru ditunjang oleh Pontianak dan Singkawang," kata Sutarmidji usai memberikan presentasi dan wawancara kepada panitia Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI via virtual di Pontianak, Rabu.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan program pemerintahan guna menunjang peningkatan IPM masing-masing.
"Karena kalau Kota Pontianak dan Singkawang bisa, daerah lain juga bisa, buktinya Mempawah dan Sintang juga terus meningkat IPM-nya," tuturnya.
Menurutnya, untuk meningkatkan IPM, bisa dilakukan jika didukung dengan data yang valid. Kemudian program-program yang dibuat harus menunjang indikator peningkatan IPM tersebut.
Seperti peningkatan program kesehatan, peningkatan sarana pendudukan dan insentif peningkatan pertumbuhan perekonomian juga harus di dukung oleh program yang jelas dari pemda.
"Untuk menentukan data yang valid, jangan di manipulasi. Contohnya, jika jalan dalam kondisi mantap 52 persen, jangan di bilang 86 persen, demikian dengan angka lamanya belajar 12 tahun, jangan dibuat jadi 14 tahun, karena jika data di manipulatif, maka akan berpengaruh pada penilaian akhir dan menjadi alat uji," katanya.
Sutarmidji mencontohkan, angka statistik memberikan pengaruh besar pada IPM di daerah. Untuk itu, lanjutnya, pemda harus bisa menyampaikan data yang valid kepada badan statistik.
Permasalahannya yang ada saat ini, lanjutnya, ketika statistik mengirim surat untuk meminta data ke daerah, lalu surat itu di disposisi ke kepala OPD. Kemudian, kepala OPD pasti disposisi ke Kabid, Kabid ke Kasi dan ujung-ujungnya menyuruh staf untuk mengelola datanya.
"Seharusnya setelah dibuat staf, dilakukan pengecekan data berjenjang, dari staf di cek lagi oleh kasi, kemudian naik ke kabid di cek lagi dan ketika naik ke kepala OPD kembali di cek dan seterusnya sampai ke bupati di cek lagi, sehingga datanya valid. Jangan data yang dibuat oleh staf langsung digunakan, karena belum tentu benar," katanya.
Dirinya menambahkan, untuk memaksimalkan pembangunan, semua jenjang pemerintahan harus bersinergi dan berbagi peran dan tugasnya.
"Karena tidak mungkin suatu program pembangunan dilakukan sendiri oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini akan terkendala pada anggaran dan SDM, sehingga semuanya harus bersinergi," kata Sutarmidji.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022