Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dinilai dapat mengejar target untuk mempercepat menurunkan angka stunting, seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas, dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, kuat, cerdas dan produktif serta pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
"Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan Stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden of Malnutrition (Beban Ganda Masalah Gizi) adalah suatu keadaan di mana masalah gizi kurang dan gizi lebih terjadi secara bersama-sama dalam satu waktu, yang mempunyai dampak sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun disisi produktivitas ekonomi," kata Bupati Sambas, Satono, saat membuka kegiatan pembentukan TPPS di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis.
Bupati Sambas, menyambut baik pertemuan TPPS serta memberikan apresiasi kepada BKKBN yang telah memberikan atensi yang luar biasa kepada Kabupaten Sambas yang notabene nya berada di daerah perbatasan.
Satono mengatakan, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024, maka dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dibentuklah TPPS.
Bupati berharap kepada TPPS yang dibentuk itu, dapat ikut membantu pemerintah, sebagaimana arahan dari Wakil Presiden, melaksanakan Perpres 72 tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021.
"Dan insyaallah kami akan lanjutkan untuk membentuk TPPS di 19 Kecamatan di Sambas. Saya berharap dengan ada nya TPPS ini bisa ikut membantu percepatan penurunan angka Stunting di Kabupaten Sambas dimana posisi sekarang berada di angka 32,06 persen," ucap Satono.
Menurut Bupati, kegiatan pada hari ini merupakan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan Stunting tingkat daerah dan desa bersama pemangku kepentingan secara kesinambungan.
"Saya juga harapkan kepada seluruh camat yang hadir dalam pertemuan ini untuk bisa bersinergi membantu pemerintah dalam rangka penurunan angka Stunting dan segera membentuk TPPS di wilayahnya masing-masing," pinta Satono.
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat saat hadir mengatakan, kepada seluruh kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama, terutama pembentukan TPPS di wilayah masing-masing sampai ke tingkat desa.
"Tim inilah yang nanti nya bergerak berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama sama menurunkan angka Stunting," ucap Muslimat.
Muslimat mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan tugas yang besar. Sehingga harus dilaksanakan bersama sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa bahkan pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Oleh karena itu pimpinan daerah diharapkan membentuk TPPS di wilayah nya.
"Peran BKKBN disini ada di intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja, pra nikah, ibu hamil, Baduta dan Balita serta keluarga yang memiliki keluarga Baduta Balita," kata Muslimat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sambas, Heldy Wijaya menjelaskan sosialisasi pembentukan TPPS itu mengundang para stakeholder terkait dan juga melibatkan media.
"Media di harapkan mensponsori secara masif bahwa penurunan stunting ini menjadi PR kita bersama demi mewujudkan generasi kedepan, generasi emas," ujarnya.
Dikatakannya, kegiatan ini bersifat integratif holistik, dimana intervensi stunting tidak hanya kepada intervensi spesifik yang selama ini di kenal, namun nanti intervensi hulunya adalah seluruh pengantin itu dianggap beresiko stunting.
"Kami bekerja sama dengan KUA setiap pasangan calon yang akan menikah, kita akan dampingi memberikan edukasi bahkan nanti ada aplikasi El-Simil yang menjadi bahan edukasi. Melalui gadget nanti pasangan itu bisa download secara free, disitu ada berbagai konten dan bisa menjadi tempat konseling kepada tim pendamping Keluarga yang sudah di bentuk disetiap kecamatan dan desa," kata Hendy.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan Stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden of Malnutrition (Beban Ganda Masalah Gizi) adalah suatu keadaan di mana masalah gizi kurang dan gizi lebih terjadi secara bersama-sama dalam satu waktu, yang mempunyai dampak sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun disisi produktivitas ekonomi," kata Bupati Sambas, Satono, saat membuka kegiatan pembentukan TPPS di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis.
Bupati Sambas, menyambut baik pertemuan TPPS serta memberikan apresiasi kepada BKKBN yang telah memberikan atensi yang luar biasa kepada Kabupaten Sambas yang notabene nya berada di daerah perbatasan.
Satono mengatakan, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024, maka dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dibentuklah TPPS.
Bupati berharap kepada TPPS yang dibentuk itu, dapat ikut membantu pemerintah, sebagaimana arahan dari Wakil Presiden, melaksanakan Perpres 72 tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021.
"Dan insyaallah kami akan lanjutkan untuk membentuk TPPS di 19 Kecamatan di Sambas. Saya berharap dengan ada nya TPPS ini bisa ikut membantu percepatan penurunan angka Stunting di Kabupaten Sambas dimana posisi sekarang berada di angka 32,06 persen," ucap Satono.
Menurut Bupati, kegiatan pada hari ini merupakan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan Stunting tingkat daerah dan desa bersama pemangku kepentingan secara kesinambungan.
"Saya juga harapkan kepada seluruh camat yang hadir dalam pertemuan ini untuk bisa bersinergi membantu pemerintah dalam rangka penurunan angka Stunting dan segera membentuk TPPS di wilayahnya masing-masing," pinta Satono.
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat saat hadir mengatakan, kepada seluruh kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama, terutama pembentukan TPPS di wilayah masing-masing sampai ke tingkat desa.
"Tim inilah yang nanti nya bergerak berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama sama menurunkan angka Stunting," ucap Muslimat.
Muslimat mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan tugas yang besar. Sehingga harus dilaksanakan bersama sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa bahkan pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Oleh karena itu pimpinan daerah diharapkan membentuk TPPS di wilayah nya.
"Peran BKKBN disini ada di intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja, pra nikah, ibu hamil, Baduta dan Balita serta keluarga yang memiliki keluarga Baduta Balita," kata Muslimat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sambas, Heldy Wijaya menjelaskan sosialisasi pembentukan TPPS itu mengundang para stakeholder terkait dan juga melibatkan media.
"Media di harapkan mensponsori secara masif bahwa penurunan stunting ini menjadi PR kita bersama demi mewujudkan generasi kedepan, generasi emas," ujarnya.
Dikatakannya, kegiatan ini bersifat integratif holistik, dimana intervensi stunting tidak hanya kepada intervensi spesifik yang selama ini di kenal, namun nanti intervensi hulunya adalah seluruh pengantin itu dianggap beresiko stunting.
"Kami bekerja sama dengan KUA setiap pasangan calon yang akan menikah, kita akan dampingi memberikan edukasi bahkan nanti ada aplikasi El-Simil yang menjadi bahan edukasi. Melalui gadget nanti pasangan itu bisa download secara free, disitu ada berbagai konten dan bisa menjadi tempat konseling kepada tim pendamping Keluarga yang sudah di bentuk disetiap kecamatan dan desa," kata Hendy.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022