Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum mengatakan bahwa Kabupaten Sambas saat ini menjadi perhatian karena didorong untuk menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui melalui SK bupati atau Perda.
"Perlindungan LPPB sangat penting dan strategis dalam rangka mencapai ketahanan pangan dengan mempertahankan keberadaan lahan sawah. Apalagi Kabupaten Sambas merupakan lumbung padi Kalbar. Untuk itu berharap Sambas segera menetapkan LP2B," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan selalu mendukung program pertanian di Kabupaten Sambas baik dari dukungan benih, pupuk dan alat mesin pertanian (Alsintan) sehingga kesejahteraan petani meningkat.
“Kemudian diharapkan semua unsur para pihak terkait agar selalu berkoordinasi sehingga kemandirian pangan di Kabupaten Sambas akan menjadi lebih baik,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya baru saja melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye akbar kegiatan rekomendasi perlindungan LP2B di Kabupaten Sambas. Melalui kegiatan tersebut menurutnya bisa memperbaharui Lahan Baku Sawah (LBS) 2019 yang dilengkapi data atribut jenis lahan, jaringan irigasi, indeks pertanaman dan produktivitas, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air.
Kemudian ada penyusunan peta usulan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari KP2B, LP2B dan/atau LCP2B.
Selanjutnya, semoga segera rekomendasi peta LP2B untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau diintegrasikan penetapannya dalam Perda RTRW kabupaten.
“Luasan LP2B yang nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati terdiri dari data LBS dan data lahan kering yang diusahakan untuk komoditi pangan yang menjadikan luasan LP2B lebih besar dari data LBS yang ada. Ke depannya, insentif akan diberikan kepada petani/ Poktan berdasarkan dari data LP2B sebagaimana diatur pada PP Nomor 12 TAHUN 2012,” jelas dia.
Dalam kegiatan tersebut hadir langsung Bupati Sambas Satono, Dandim Sambas, Wakapolres Sambas, Camat, Kepala Desa, Koordinator PPL, Gapoktan dan Poktan se-Kabupaten Sambas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Perlindungan LPPB sangat penting dan strategis dalam rangka mencapai ketahanan pangan dengan mempertahankan keberadaan lahan sawah. Apalagi Kabupaten Sambas merupakan lumbung padi Kalbar. Untuk itu berharap Sambas segera menetapkan LP2B," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan selalu mendukung program pertanian di Kabupaten Sambas baik dari dukungan benih, pupuk dan alat mesin pertanian (Alsintan) sehingga kesejahteraan petani meningkat.
“Kemudian diharapkan semua unsur para pihak terkait agar selalu berkoordinasi sehingga kemandirian pangan di Kabupaten Sambas akan menjadi lebih baik,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya baru saja melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye akbar kegiatan rekomendasi perlindungan LP2B di Kabupaten Sambas. Melalui kegiatan tersebut menurutnya bisa memperbaharui Lahan Baku Sawah (LBS) 2019 yang dilengkapi data atribut jenis lahan, jaringan irigasi, indeks pertanaman dan produktivitas, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air.
Kemudian ada penyusunan peta usulan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari KP2B, LP2B dan/atau LCP2B.
Selanjutnya, semoga segera rekomendasi peta LP2B untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau diintegrasikan penetapannya dalam Perda RTRW kabupaten.
“Luasan LP2B yang nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati terdiri dari data LBS dan data lahan kering yang diusahakan untuk komoditi pangan yang menjadikan luasan LP2B lebih besar dari data LBS yang ada. Ke depannya, insentif akan diberikan kepada petani/ Poktan berdasarkan dari data LP2B sebagaimana diatur pada PP Nomor 12 TAHUN 2012,” jelas dia.
Dalam kegiatan tersebut hadir langsung Bupati Sambas Satono, Dandim Sambas, Wakapolres Sambas, Camat, Kepala Desa, Koordinator PPL, Gapoktan dan Poktan se-Kabupaten Sambas.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022