Pontianak (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan BMKG berkolaborasi untuk menyampaikan peringatan dini bencana alam terutama di sektor pertanian untuk mengantisipasi risiko gagal panen.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemrov Kalbar Ignasius I.K mengatakan Pemprov Kalbar telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi banjir dan kekeringan.
"Kami melakukan sosialisasi informasi iklim kepada masyarakat petani, bekerja sama dengan BMKG. Kemudian mengatur waktu tanam dan pergiliran tanaman, pengelolaan air untuk meningkatkan dan perbaikan saluran, penampungan, biopori atau sumur," ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemrov Kalbar Ignasius I.K di Pontianak, Sabtu.
Ia mengatakan penting sekali untuk memiliki sistem peringatan dini bencana alam seperti kekeringan dan banjir dalam sektor pertanian.
Menurut dia Kalbar pernah mengalami bencana tersebut selama dua tahun terakhir dan mengalami kerugian yang besar.
"Pada 2021 Kalbar mengalami bencana alam banjir yang mengancam lahan pertanian seluas 10.464,35 hektare. Dari luas tersebut terdapat 982,27 hektare mengalami puso sedangkan 9.482,08 hektare yang terkena banjir," katanya.
Lanjut dia, pada 2022, banjir mengancam lahan pertanian seluas 2.113,41 hektar, yang mengalami puso seluas 224,22 hektar sedangkan seluas 1.889,19 hektar terkena banjir.
Selain itu, dia menyebutkan pada 2021 wilayahnya juga pernah mengalami puso seluas 13 hektar dan 4.954,9 hektar terkena kekeringan. Lalu, di 2022 lahan pertanian yang terkena puso seluas 2,75 hektar dan yang mengalami kekeringan seluas 105,6 hektar.
Ia menambahkan, upaya selanjutnya dengan penggunaan varietas toleran genangan atau kekeringan dan penggunaan varietas yang toleran terhadap salinitas tinggi, mengoptimalkan bantuan pompa dan gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Bantuan Benih kepada petani yang mengalami puso, dan Asuransi Pertanian bagi petani yang lahannya rawan banjir maupun kekeringan.
Untuk itu, dirinya mengatakan Pemprov Kalbar berkolaborasi bersama BMKG dan berbagai pihak di sektor pertanian dengan peran masing-masing.
"BMKG berperan sentral dalam memahami pola cuaca atau iklim dan memberikan informasi peringatan dini. Sedangkan pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Sementara para pihak di sektor pertanian memiliki wawasan yang berharga tentang dampak banjir dan kekeringan pada produksi pangan," ujarnya.
Kemudian, dia mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk menciptakan sistem terbaik dalam menghadapi bencana tersebut.
"Mari tingkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir dan pentingnya merespon peringatan dini dengan cepat dan tepat, kita perlu perkuat infrastruktur yang dukung tindakan dini, seperti saluran irigasi dan tanggul sehingga dapat kurangi dampak negatif banjir dan siapkan penampungan air untuk antisipasi kekeringan si sektor pertanian," ucapnya.
