Bupati Ketapang, Martin Rantan SH MSos berterimakasih kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Lantaran telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang Atas Koordinasi, Kontribusi Aktif dan Aksi Responsif Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021.
"Terimakasih Pak Sahat (Koordinator Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik) yang telah menyampaikan penghargaan dari Kementerian untuk Pemkab Ketapang ini," ucap Bupati menyampaikan kata sambutan saat acara penyerahan penghargaan berlangsung di Pendopo Bupati, Rabu (15/6).
Menurut Bupati, Karhutla tidak bisa ditangani Pemkab Ketapang sendiri tapi selalu hadir juga TNI Polri hingga Pemerintah Desa dan masyarakat. Pihaknya selalu bersinergi dan berkoordinasi dalam hal untuk menangani Karhutla secara bersama.
Baca juga: Pemkab Ketapang dapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
"Jadi penghargaan atas keberhasilan Ketapang ini bukan hanya kerja Bupati, tapi semua pihak. Kita ucapkan juga terimakasih kepada TNI Polri, Manggala Agni, pihak desa dan masyarakat. Serta pihak perusahaan swasta di Ketapang yang selama ini ikut berperan aktif," tuturnya.
Ia menegaskan, Pemkab Ketapang selalu serius menyikapinya terlebih urusan Karhutla merupakan atensi Nasional. Pemkab Ketapang ada rencana mensetting daerah kecamatan yang sering terjadi Karhutla untuk menambahkan tim reaksi cepat demi melakukan pencegahan dini.
"Tim reaksi cepat ini untuk mengantisipasi dan mengindetifikasi titik-titik rawan bencana tiap waktu. Namun karena 2023 adanya regulasi terkait penghapusan tenaga kontrak termasuk di Ketapang," ucapnya.
Baca juga: Ketua DPRD dukung kegiatan GP Ansor Ketapang
"Maka kita masih menunggu solusi apa menyikapi regulasi ini. Sehingga pembentukan tim reaksi cepat nanti ada landasan hukum yang kuat untuk kita," lanjut Bupati.
Martin mengungkapkan, sekira dua bulan lalu di Ketapang juga dilaksanakan apel gabungan. Tujuannya untuk mengecek dan memastikan peralatan pemadam kebakaran berfungsi baik. "Karena kalau tak dicek dan dipanaskan takutnya ketika mau digunakan ternyata rusak," ujarnya.
Bupati berharap jangan sampai setelah mendapatkan penghargaan ini kemudian kemarau baru satu bulan saja sudah terjadi Karhutla di Ketapang. "Artinya kita tidak bisa menjaga predikat yang sudah diterima ini. Jadi mari kita jaga sama-sama agar Ketapang bebas dari Karhutla," ajak Bupati.
Baca juga: Wabup imbau calon jamaah haji Ketapang jaga kesehatan
Baca juga: PLN Ketapang salurkan bantuan senilai Rp40 Juta
Baca juga: PT KAL komitmen dukung program Pemkab Ketapang membangun Desa MAPAN
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Terimakasih Pak Sahat (Koordinator Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik) yang telah menyampaikan penghargaan dari Kementerian untuk Pemkab Ketapang ini," ucap Bupati menyampaikan kata sambutan saat acara penyerahan penghargaan berlangsung di Pendopo Bupati, Rabu (15/6).
Menurut Bupati, Karhutla tidak bisa ditangani Pemkab Ketapang sendiri tapi selalu hadir juga TNI Polri hingga Pemerintah Desa dan masyarakat. Pihaknya selalu bersinergi dan berkoordinasi dalam hal untuk menangani Karhutla secara bersama.
Baca juga: Pemkab Ketapang dapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
"Jadi penghargaan atas keberhasilan Ketapang ini bukan hanya kerja Bupati, tapi semua pihak. Kita ucapkan juga terimakasih kepada TNI Polri, Manggala Agni, pihak desa dan masyarakat. Serta pihak perusahaan swasta di Ketapang yang selama ini ikut berperan aktif," tuturnya.
Ia menegaskan, Pemkab Ketapang selalu serius menyikapinya terlebih urusan Karhutla merupakan atensi Nasional. Pemkab Ketapang ada rencana mensetting daerah kecamatan yang sering terjadi Karhutla untuk menambahkan tim reaksi cepat demi melakukan pencegahan dini.
"Tim reaksi cepat ini untuk mengantisipasi dan mengindetifikasi titik-titik rawan bencana tiap waktu. Namun karena 2023 adanya regulasi terkait penghapusan tenaga kontrak termasuk di Ketapang," ucapnya.
Baca juga: Ketua DPRD dukung kegiatan GP Ansor Ketapang
"Maka kita masih menunggu solusi apa menyikapi regulasi ini. Sehingga pembentukan tim reaksi cepat nanti ada landasan hukum yang kuat untuk kita," lanjut Bupati.
Martin mengungkapkan, sekira dua bulan lalu di Ketapang juga dilaksanakan apel gabungan. Tujuannya untuk mengecek dan memastikan peralatan pemadam kebakaran berfungsi baik. "Karena kalau tak dicek dan dipanaskan takutnya ketika mau digunakan ternyata rusak," ujarnya.
Bupati berharap jangan sampai setelah mendapatkan penghargaan ini kemudian kemarau baru satu bulan saja sudah terjadi Karhutla di Ketapang. "Artinya kita tidak bisa menjaga predikat yang sudah diterima ini. Jadi mari kita jaga sama-sama agar Ketapang bebas dari Karhutla," ajak Bupati.
Baca juga: Wabup imbau calon jamaah haji Ketapang jaga kesehatan
Baca juga: PLN Ketapang salurkan bantuan senilai Rp40 Juta
Baca juga: PT KAL komitmen dukung program Pemkab Ketapang membangun Desa MAPAN
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022