Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan pihaknya siap memperjuangkan beberapa rencana pembangunan yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kepada pemerintah pusat.
"Tadi kita mendengarkan beberapa usulan Gubernur Kalbar terkait program pembangunan di Kalbar yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kami siap untuk memperjuangkannya karena apa yang diprogramkan Pemprov Kalbar cukup realistis dan sesuai kebutuhan daerah," kata Mahyudin di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan beberapa program pembangunan di Kalbar, seperti pembangunan tol yang menghubungkan Pontianak-Singkawang dirasakan memang sudah selayaknya untuk dibangun di Kalbar.
Baca juga: Kades dan BPD harus bersinergi dalam pembangunan desa
Baca juga: Dinas : Pentingnya kearsipan dalam pembangunan daerah
"Sudah saatnya pembangunan diarahkan ke daerah karena saat ini di Ibu Kota Jakarta sudah banyak dibangun tol, sementara di Kalbar satu pun belum ada tol," tuturnya.
Kemudian terkait rencana pemekaran wilayah Kalbar dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, paparnya, hal itu akan diperjuangkan DPD RI karena memang perlu dilakukan mengingat wilayah Kalbar yang luas dan itu menjadi keinginan terbesar masyarakat.
Baca juga: Telkom dukung pembangunan berkelanjutan melalui smart city di Indonesia
Baca juga: Pemkab Landak minta Gereja tingkatkan penguatan rohani pemuda
"Kemudian ada beberapa lagi program pembangunan yang disampaikan kepada kita, termasuk berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Kalbar, semua sudah kita tampung dan akan kita perjuangkan di pusat," kata Mahyudin.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan permasalahan sertifikat tanah yang belum banyak dimiliki petani.
"Kita berharap DPD RI dapat membantu Pemprov Kalbar menyampaikan beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan pembangunan di Kalbar kepada pemerintah pusat," kata Sutarmidji.
Baca juga: Dewan Sintang siap selalu perjuangkan usulan pembangunan
Baca juga: Dewan minta pemerintah kabupaten prioritaskan pembangunan Serawai
Baca juga: Progres pembangunan masjid Agung Singkawang capai 27,9 persen
Selain itu Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kepala Dinas PUPR Kota Singkawang memantau proses pekerjaan pelebaran Jalan Nasional dari Jalan Pasir Panjang depan Mako Rindam XII/Tpr sampai Jembatan Sedau sepanjang 4 kilometer yang mulai dikerjakan tahun ini.
"Pemkot dan masyarakat Kota Singkawang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Balai Jalan. Karena ini merupakan kerja keras dari Kadis PUPR beserta jajarannya," kata Tjhai Chui Mie, Selasa.
Diakuinya, sejak dari awal menjabat sebagai Wali Kota Singkawang, dia sudah mempresentasikannya dan sekarang sudah terealisasi yang tentunya akan menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengendara yang masuk ke Kota Singkawang yang sedang berkembang.
Baca selengkapnya: Pelebaran ruas jalan nasional di Singkawang sepanjang 4 kilometer mulai dikerjakan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Tadi kita mendengarkan beberapa usulan Gubernur Kalbar terkait program pembangunan di Kalbar yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kami siap untuk memperjuangkannya karena apa yang diprogramkan Pemprov Kalbar cukup realistis dan sesuai kebutuhan daerah," kata Mahyudin di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan beberapa program pembangunan di Kalbar, seperti pembangunan tol yang menghubungkan Pontianak-Singkawang dirasakan memang sudah selayaknya untuk dibangun di Kalbar.
Baca juga: Kades dan BPD harus bersinergi dalam pembangunan desa
Baca juga: Dinas : Pentingnya kearsipan dalam pembangunan daerah
"Sudah saatnya pembangunan diarahkan ke daerah karena saat ini di Ibu Kota Jakarta sudah banyak dibangun tol, sementara di Kalbar satu pun belum ada tol," tuturnya.
Kemudian terkait rencana pemekaran wilayah Kalbar dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, paparnya, hal itu akan diperjuangkan DPD RI karena memang perlu dilakukan mengingat wilayah Kalbar yang luas dan itu menjadi keinginan terbesar masyarakat.
Baca juga: Telkom dukung pembangunan berkelanjutan melalui smart city di Indonesia
Baca juga: Pemkab Landak minta Gereja tingkatkan penguatan rohani pemuda
"Kemudian ada beberapa lagi program pembangunan yang disampaikan kepada kita, termasuk berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Kalbar, semua sudah kita tampung dan akan kita perjuangkan di pusat," kata Mahyudin.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan permasalahan sertifikat tanah yang belum banyak dimiliki petani.
"Kita berharap DPD RI dapat membantu Pemprov Kalbar menyampaikan beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan pembangunan di Kalbar kepada pemerintah pusat," kata Sutarmidji.
Baca juga: Dewan Sintang siap selalu perjuangkan usulan pembangunan
Baca juga: Dewan minta pemerintah kabupaten prioritaskan pembangunan Serawai
Baca juga: Progres pembangunan masjid Agung Singkawang capai 27,9 persen
Selain itu Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kepala Dinas PUPR Kota Singkawang memantau proses pekerjaan pelebaran Jalan Nasional dari Jalan Pasir Panjang depan Mako Rindam XII/Tpr sampai Jembatan Sedau sepanjang 4 kilometer yang mulai dikerjakan tahun ini.
"Pemkot dan masyarakat Kota Singkawang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Balai Jalan. Karena ini merupakan kerja keras dari Kadis PUPR beserta jajarannya," kata Tjhai Chui Mie, Selasa.
Diakuinya, sejak dari awal menjabat sebagai Wali Kota Singkawang, dia sudah mempresentasikannya dan sekarang sudah terealisasi yang tentunya akan menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengendara yang masuk ke Kota Singkawang yang sedang berkembang.
Baca selengkapnya: Pelebaran ruas jalan nasional di Singkawang sepanjang 4 kilometer mulai dikerjakan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022