Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar para menteri dan pejabat pemerintahan tidak hanya melakukan rutinitas dan bekerja standar karena kondisi dunia sedang tidak normal.
"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dihadiri, antara lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Baca juga: Presiden sebut pos anggaran tidak terduga di APBD bisa dipakai
Baca juga: Masyarakat Babel bangga Presiden kenakan pakaian adat Bangka Belitung
"Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," ungkap Presiden.
Penyebabnya, menurut Presiden Jokowi, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.
"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.
Presiden Jokowi menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja hanya melihat angka makro.
Baca juga: Presiden: Dana Abadi Kebudayaan akan ditingkatkan
Baca juga: Presiden Joko Widodo kaget realisasi Terminal Kijing begitu besar
"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.
"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," tambah Presiden.
Baca juga: Jokowi: Pemberian bansos akan terus dilanjutkan
Baca juga: Presiden minta masyarakat tidak berobat keluar negeri
Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.
"Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi menyebutkan 5 provinsi dengan tingkat inflasi paling tinggi, yaitu Jambi (8,55 persen), Sumatera Barat (8,01 persen), Bangka Belitung (7,77 persen), Riau (7,04 persen), dan Aceh (6,97 persen).
"Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 persen, syukur bisa di bawah 3 persen. Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa, nanti saya ke daerah, saya tanya jangan gelagapan tidak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa," tegas Presiden.
Baca juga: Menteri diminta segera kendalikan harga tiket pesawat
Baca juga: Presiden Jokowi sebut terminal Kijing jadi pelabuhan terbesar di Kalimantan
Presiden Joko Widodo menyebut kepercayaan internasional yang meningkat tajam menjadi salah satu kekuatan dalam membangun Indonesia selain tiga kekuatan lain, yakni kemampuan mengelola pandemi, sumber daya alam melimpah serta bonus demografi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan pidatonya di Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022,
"Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam," kata Presiden Jokowi saat berpidato di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Terkait kepercayaan internasional ia menyampaikan Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Indonesia juga diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas.
"Indonesia juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, energi maupun keuangan," jelas Jokowi.
Dia mengatakan tahun 2022 Indonesia menjadi Presiden G20, yang merupakan organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia.
Sedangkan tahun depan, Indonesia juga menjadi Ketua negara-negara ASEAN.
Baca selengkapnya: Presiden: Kepercayaan internasional jadi kekuatan Indonesia
Baca juga: Peresmian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak diharapkan genjot daya saing
Baca juga: Warga menangis haru menyambut kedatangan Presiden di Pasar Sungai Duri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dihadiri, antara lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Baca juga: Presiden sebut pos anggaran tidak terduga di APBD bisa dipakai
Baca juga: Masyarakat Babel bangga Presiden kenakan pakaian adat Bangka Belitung
"Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," ungkap Presiden.
Penyebabnya, menurut Presiden Jokowi, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.
"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.
Presiden Jokowi menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja hanya melihat angka makro.
Baca juga: Presiden: Dana Abadi Kebudayaan akan ditingkatkan
Baca juga: Presiden Joko Widodo kaget realisasi Terminal Kijing begitu besar
"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.
"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," tambah Presiden.
Baca juga: Jokowi: Pemberian bansos akan terus dilanjutkan
Baca juga: Presiden minta masyarakat tidak berobat keluar negeri
Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.
"Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi menyebutkan 5 provinsi dengan tingkat inflasi paling tinggi, yaitu Jambi (8,55 persen), Sumatera Barat (8,01 persen), Bangka Belitung (7,77 persen), Riau (7,04 persen), dan Aceh (6,97 persen).
"Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 persen, syukur bisa di bawah 3 persen. Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa, nanti saya ke daerah, saya tanya jangan gelagapan tidak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa," tegas Presiden.
Baca juga: Menteri diminta segera kendalikan harga tiket pesawat
Baca juga: Presiden Jokowi sebut terminal Kijing jadi pelabuhan terbesar di Kalimantan
Presiden Joko Widodo menyebut kepercayaan internasional yang meningkat tajam menjadi salah satu kekuatan dalam membangun Indonesia selain tiga kekuatan lain, yakni kemampuan mengelola pandemi, sumber daya alam melimpah serta bonus demografi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan pidatonya di Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022,
"Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam," kata Presiden Jokowi saat berpidato di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Terkait kepercayaan internasional ia menyampaikan Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Indonesia juga diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas.
"Indonesia juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, energi maupun keuangan," jelas Jokowi.
Dia mengatakan tahun 2022 Indonesia menjadi Presiden G20, yang merupakan organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia.
Sedangkan tahun depan, Indonesia juga menjadi Ketua negara-negara ASEAN.
Baca selengkapnya: Presiden: Kepercayaan internasional jadi kekuatan Indonesia
Baca juga: Peresmian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak diharapkan genjot daya saing
Baca juga: Warga menangis haru menyambut kedatangan Presiden di Pasar Sungai Duri
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022