Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat (PT Bank Kalbar) menyalurkan bantuan sebesar Rp54 juta kepada Wakil Gubernur Ria Norsan untuk penanganan anak kerdil atau stunting di wilayah itu.
"Bantuan ini akan kita gunakan untuk penanganan anak-anak yang mengalami stunting terutama di Kota Singkawang dan kabupaten yang lain khususnya di Kalbar," kata Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengukuhkan kepengurusan bapak dan bunda asuh anak kerdil (BAAS) Kota Singkawang di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu.
Menurutnya, angka kekerdilan di Kalbar masuk urutan kelima se Indonesia. Sehingga, Pemerintah Provinsi Kalbar diminta untuk bagaimana cara menurunkan angka kekerdilan agar bisa di bawah angka 29,8 persen.
"Angka yang paling tinggi yaitu di Kabupaten Kubu Raya, Sintang dan Melawi. Kemudian Kabupaten Sambas, Mempawah, Kapuas Hulu dan seterusnya," tuturnya.
Ria Norsan mengatakan, daerah yang paling rendah angka kekerdilannya yaitu Kota Singkawang dan Pontianak.
Dirinya berharap dengan dikukuhkannya bapak dan bunda asuh ini, diharapkan mereka bisa memberikan asupan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik kepada anak.
"Mengenai anggarannya diambil dari DAk Dinas Kesehatan dan KB di masing-masing daerah," katanya.
Sementara Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, dibentuknya kepengurusan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kekerdilan.
"Terlebih di tahun 2024, Kota Singkawang harus zero dari kekerdilan," katanya.
Dengan sudah disusunnya pola kerja yang baik dan melibatkan semua pihak seperti puskesmas, sekolah dan pihak-pihak lainnya maka dirinya optimis Singkawang bisa mencapai zero kekerdilan pada tahun 2024.
"Berdasarkan data yang saya terima jika kasus kekerdilan yang tersebar di 26 kelurahan Kota Singkawang adalah 12,24 persen," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Bantuan ini akan kita gunakan untuk penanganan anak-anak yang mengalami stunting terutama di Kota Singkawang dan kabupaten yang lain khususnya di Kalbar," kata Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengukuhkan kepengurusan bapak dan bunda asuh anak kerdil (BAAS) Kota Singkawang di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu.
Menurutnya, angka kekerdilan di Kalbar masuk urutan kelima se Indonesia. Sehingga, Pemerintah Provinsi Kalbar diminta untuk bagaimana cara menurunkan angka kekerdilan agar bisa di bawah angka 29,8 persen.
"Angka yang paling tinggi yaitu di Kabupaten Kubu Raya, Sintang dan Melawi. Kemudian Kabupaten Sambas, Mempawah, Kapuas Hulu dan seterusnya," tuturnya.
Ria Norsan mengatakan, daerah yang paling rendah angka kekerdilannya yaitu Kota Singkawang dan Pontianak.
Dirinya berharap dengan dikukuhkannya bapak dan bunda asuh ini, diharapkan mereka bisa memberikan asupan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik kepada anak.
"Mengenai anggarannya diambil dari DAk Dinas Kesehatan dan KB di masing-masing daerah," katanya.
Sementara Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, dibentuknya kepengurusan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kekerdilan.
"Terlebih di tahun 2024, Kota Singkawang harus zero dari kekerdilan," katanya.
Dengan sudah disusunnya pola kerja yang baik dan melibatkan semua pihak seperti puskesmas, sekolah dan pihak-pihak lainnya maka dirinya optimis Singkawang bisa mencapai zero kekerdilan pada tahun 2024.
"Berdasarkan data yang saya terima jika kasus kekerdilan yang tersebar di 26 kelurahan Kota Singkawang adalah 12,24 persen," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022