Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun atau 115,6 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun dan naik 34,3 persen (yoy) dari Rp1.278,6 triliun.
"Kita lihat dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa. Pada 2021 tumbuh 19,3 persen, sedangkan 2022 tumbuh 34,3 persen," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.
Penerimaan pajak yang melampaui target tersebut didorong oleh komponen pajak yang hampir seluruhnya juga melampaui target yakni PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta PPh migas.
Baca juga: 16 reklame tidak bayar pajak disegel
Secara rinci, penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp920,4 triliun atau 122,9 persen dari target dan mampu tumbuh 43 persen (yoy) sedangkan PPh migas sebesar Rp77,8 triliun yang merupakan 120,4 persen dari target dan mampu tumbuh 47,3 persen (yoy).
Sri Mulyani menjelaskan untuk pertumbuhan kinerja PPh migas didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak dan gas bumi, sedangkan PPh nonmigas ditopang oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan.
Untuk PPN dan PPnBM sebesar Rp687,6 triliun yang mampu mencapai 107,6 persen dari target dan tumbuh 24,6 persen karena didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang ekspansif termasuk perubahan tarif PPN.
Di sisi lain, untuk PBB dan pajak lainnya hanya sebesar Rp31 triliun yang merupakan 95,9 persen dari target dan tumbuh tipis tiga persen (yoy) akibat peningkatan harga komoditas.
Menurut Sri Mulyani, komponen-komponen penerimaan pajak yang sangat maksimal tersebut merupakan cerminan dari pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan daerah.
"Ini adalah cerita yang tidak hanya sekadar komoditas boom. Ini adalah cerita mengenai pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan semua daerah dan dari sisi agregat demand maupun production," jelasnya.
Baca juga: Kubu Raya berikan penghargaan kepada wajib pajak
Sementara, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2022 adalah sebesar Rp317,8 triliun yang juga melampaui target mencapai 106,3 persen dan tumbuh 18 persen (yoy) dari Rp269,2 triliun.
Secara rinci, penerimaan cukai sebesar Rp226,9 triliun atau 103,1 persen dari target karena efektivitas kebijakan atau penyesuaian tarif dan pengawasan serta membaiknya kondisi pandemi terutama relaksasi daerah tujuan wisata.
Untuk bea masuk sebesar Rp51,1 triliun yang merupakan 120,6 persen dari target dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat sebagai dampak meningkatnya permintaan dalam negeri.
Untuk bea keluar sebesar Rp39,8 triliun yang merupakan 108,5 persen dari target didorong oleh peningkatan volume ekspor dan harga komoditas terutama produk kelapa sawit dan minerba.
Baca juga: BPKPAD Bengkayang hadirkan SI Mantap untuk integrasi data pajak daerah
Baca juga: Penerimaan Kanwil DJP Kalbar Tahun 2020 capai 100,80 persen dari target
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji optimis penerimaan pajak di daerahnya pada 2022 bisa mencapai Rp9 triliun seiring mulai pulihnya ekonomi.
"Saya berharap ini menjadi perhatian kita semua target penerimaan pajak tahun ini untuk Kalbar Rp7,5 triliun. Perkiraan saya realisasinya bisa di atas Rp9 triliun untuk Kalbar. Hal itu karena ekonomi mulai pulih," ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan seminar nasional ilmiah pajak untuk kemandirian bangsa yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan beberapa kegiatan perekonomian sebetulnya bisa mendapatkan pajak contoh penambangan emas.
"Soal PETI saya apresiasi pada Polda Kalbar mengungkap sindikat. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan memberikan wilayah pertambangan rakyat," jelas dia. Baca selengkapnya: Sutarmidji optimis penerimaan pajak di Kalbar pada tahun 2022 bisa capai Rp9 triliun
Baca juga: Menkeu perkirakan penerimaan perpajakan kurang Rp403,1 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Kita lihat dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa. Pada 2021 tumbuh 19,3 persen, sedangkan 2022 tumbuh 34,3 persen," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.
Penerimaan pajak yang melampaui target tersebut didorong oleh komponen pajak yang hampir seluruhnya juga melampaui target yakni PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta PPh migas.
Baca juga: 16 reklame tidak bayar pajak disegel
Secara rinci, penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp920,4 triliun atau 122,9 persen dari target dan mampu tumbuh 43 persen (yoy) sedangkan PPh migas sebesar Rp77,8 triliun yang merupakan 120,4 persen dari target dan mampu tumbuh 47,3 persen (yoy).
Sri Mulyani menjelaskan untuk pertumbuhan kinerja PPh migas didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak dan gas bumi, sedangkan PPh nonmigas ditopang oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan.
Untuk PPN dan PPnBM sebesar Rp687,6 triliun yang mampu mencapai 107,6 persen dari target dan tumbuh 24,6 persen karena didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang ekspansif termasuk perubahan tarif PPN.
Di sisi lain, untuk PBB dan pajak lainnya hanya sebesar Rp31 triliun yang merupakan 95,9 persen dari target dan tumbuh tipis tiga persen (yoy) akibat peningkatan harga komoditas.
Menurut Sri Mulyani, komponen-komponen penerimaan pajak yang sangat maksimal tersebut merupakan cerminan dari pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan daerah.
"Ini adalah cerita yang tidak hanya sekadar komoditas boom. Ini adalah cerita mengenai pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan semua daerah dan dari sisi agregat demand maupun production," jelasnya.
Baca juga: Kubu Raya berikan penghargaan kepada wajib pajak
Sementara, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2022 adalah sebesar Rp317,8 triliun yang juga melampaui target mencapai 106,3 persen dan tumbuh 18 persen (yoy) dari Rp269,2 triliun.
Secara rinci, penerimaan cukai sebesar Rp226,9 triliun atau 103,1 persen dari target karena efektivitas kebijakan atau penyesuaian tarif dan pengawasan serta membaiknya kondisi pandemi terutama relaksasi daerah tujuan wisata.
Untuk bea masuk sebesar Rp51,1 triliun yang merupakan 120,6 persen dari target dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat sebagai dampak meningkatnya permintaan dalam negeri.
Untuk bea keluar sebesar Rp39,8 triliun yang merupakan 108,5 persen dari target didorong oleh peningkatan volume ekspor dan harga komoditas terutama produk kelapa sawit dan minerba.
Baca juga: BPKPAD Bengkayang hadirkan SI Mantap untuk integrasi data pajak daerah
Baca juga: Penerimaan Kanwil DJP Kalbar Tahun 2020 capai 100,80 persen dari target
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji optimis penerimaan pajak di daerahnya pada 2022 bisa mencapai Rp9 triliun seiring mulai pulihnya ekonomi.
"Saya berharap ini menjadi perhatian kita semua target penerimaan pajak tahun ini untuk Kalbar Rp7,5 triliun. Perkiraan saya realisasinya bisa di atas Rp9 triliun untuk Kalbar. Hal itu karena ekonomi mulai pulih," ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan seminar nasional ilmiah pajak untuk kemandirian bangsa yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan beberapa kegiatan perekonomian sebetulnya bisa mendapatkan pajak contoh penambangan emas.
"Soal PETI saya apresiasi pada Polda Kalbar mengungkap sindikat. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan memberikan wilayah pertambangan rakyat," jelas dia. Baca selengkapnya: Sutarmidji optimis penerimaan pajak di Kalbar pada tahun 2022 bisa capai Rp9 triliun
Baca juga: Menkeu perkirakan penerimaan perpajakan kurang Rp403,1 triliun
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023