Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Ria Norsan meminta kepada pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk menjalankan program Desa Zero Stunting.
"Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa," kata Ria Norsan di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, melalui Rembuk Stunting Desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting, termasuk bekerja sama dengan dinas terkait.
Wagub Kalbar menambahkan bahwa program ini sejalan dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa.
Terkait hal tersebut pihaknya bersama tim saat ini sedang menyusun program Desa Zero Stunting dalam waktu dekat agar bisa memotivasi daerah lainnya untuk tidak ada lagi stunting di daerah mereka.
Baca juga: Cak Imin ajak semua pihak aktif turunkan angka stunting
"Saat ini ada 2031 desa yang ada di Kalbar dan kita sedang programkan Desa Zero Stunting, benar-benar zero stunting di desa itu dan target kita di tahun 2023 bisa terwujudkan. Kalau kabupaten atau kota sudah ada satu yang sudah zero stunting yaitu Kota Singkawang, karena kemarin penurunannya drastis sekali," tuturnya.
Ria Norsan mengatakan, dengan bekerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam melakukan penurunan angka stunting, jelas sangat diperlukan.
"Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes dan posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui," katanya.
Kemudian, lanjut Ria Norsan, ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan balai pengobatan desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulan desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan,” katanya.
"Melalui bimbingan teknis ini diharapkan perangkat daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi penurunan stunting dapat menyusun 'gender budget statement' (GBS) pada kegiatan terkait kesehatan reproduksi dan penurunan stunting. GBS merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa suatu program atau kegiatan telah diintegrasikan dengan perspektif gender," kata Ria Norsan.
Baca juga: Cukup dengan mengkosumsi dua telur sehari dapat lepaskan anak dari stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa," kata Ria Norsan di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, melalui Rembuk Stunting Desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting, termasuk bekerja sama dengan dinas terkait.
Wagub Kalbar menambahkan bahwa program ini sejalan dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa.
Terkait hal tersebut pihaknya bersama tim saat ini sedang menyusun program Desa Zero Stunting dalam waktu dekat agar bisa memotivasi daerah lainnya untuk tidak ada lagi stunting di daerah mereka.
Baca juga: Cak Imin ajak semua pihak aktif turunkan angka stunting
"Saat ini ada 2031 desa yang ada di Kalbar dan kita sedang programkan Desa Zero Stunting, benar-benar zero stunting di desa itu dan target kita di tahun 2023 bisa terwujudkan. Kalau kabupaten atau kota sudah ada satu yang sudah zero stunting yaitu Kota Singkawang, karena kemarin penurunannya drastis sekali," tuturnya.
Ria Norsan mengatakan, dengan bekerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam melakukan penurunan angka stunting, jelas sangat diperlukan.
"Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes dan posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui," katanya.
Kemudian, lanjut Ria Norsan, ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan balai pengobatan desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulan desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan,” katanya.
"Melalui bimbingan teknis ini diharapkan perangkat daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi penurunan stunting dapat menyusun 'gender budget statement' (GBS) pada kegiatan terkait kesehatan reproduksi dan penurunan stunting. GBS merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa suatu program atau kegiatan telah diintegrasikan dengan perspektif gender," kata Ria Norsan.
Baca juga: Cukup dengan mengkosumsi dua telur sehari dapat lepaskan anak dari stunting
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023