Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fondasi untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Core (inti) TPPO itu kemiskinan, maka dari itu di perbatasan rentan TPPO. Kalau ekonominya baik, tidak mungkin mereka tergiur ajakan-ajakan itu. Untuk itu kita di Kementerian Sosial berupaya melakukan penguatan kemandirian agar mereka tidak tergiur untuk migrasi," kata Menteri Risma di Jakarta, Rabu.
Mensos Risma mengatakan ada pendekatan khusus untuk kawasan perbatasan, dimana kasus TPPO banyak terjadi yaitu dengan menguatkan mereka untuk membangun usaha agar bisa keluar dari kemiskinan.
"Di Kalimantan Selatan misalnya, itu ada TPPO, korbannya dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk itu terus kita gali potensi apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan ekonominya," kata Mensos Risma.
Baca juga: Imigrasi Putussibau perketat paspor cegah TPPO di batas Indonesia-Malaysia
Baca juga: Imigrasi Putussibau perketat paspor cegah TPPO di batas Indonesia-Malaysia
Ia mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menangani korban TPPO di beberapa tempat dengan memberikan bantuan usaha untuk komunitas. "Ada treatment khusus di kawasan-kawasan perbatasan, diantaranya di Sebatik dan Krayan, Kalimantan Utara. Wini, Nusa Tenggara Timur, Malaka yang berbatasan dengan Singapura, dan Skouw, Papua," katanya.
Di Wini, lanjutnya, selain membantu para ibu, juga ada bantuan peralatan untuk tenun, serta bunga matahari yang dimanfaatkan untuk minyak.
"Di Wini, mereka sudah panen tiga kali, sudah dibentuk koperasi juga. Mereka juga menjadikan biji bunga matahari untuk minyak goreng. Bahkan kepala desa juga menjadikannya tempat wisata, karena sudah tumbuh bagus itu bunganya," ujar Mensos Risma.
Sedangkan di Skouw, Papua, katanya, juga ada pemberdayaan masyarakat untuk ternak petelur, ternak babi, dan beberapa anak dikirim untuk mengikuti pelatihan di NTT. "Ada yang dikirim ke NTT untuk belajar jahit, kita bantu agar dia bisa buat usaha di situ," tuturnya.
Baca juga: Polres Singkawang tangani dua kasus TPPO dengan 5 orang tersangka
Baca juga: Polres Singkawang tangani dua kasus TPPO dengan 5 orang tersangka
Selain itu, di Bertam, perbatasan Singapura, juga diserahkan bantuan kapal untuk anak-anak sekolah.
Mensos Risma menjelaskan selama ini korban TPPO sudah ditangani di beberapa balai milik Kemensos. Kemensos memiliki 37 balai yang tersebar di berbagai provinsi, yang juga menjadi pusat pelatihan.
"Kita juga dibantu oleh Pos Batas Lintas Negara (PBLN). Nanti akan ada empat kios di lokasi PBLN, salah satunya perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, akan kita buat kios untuk warga berdagang," ucapnya.
Ia menegaskan kasus pengentasan kemiskinan ekstrem ini menjadi upaya utama dari Kemensos untuk memberantas TPPO, karena masyarakat juga tentu terpaksa melakukannya karena masalah ekonomi.
"Saya yakin mereka itu terpaksa melakukannya. Kita harus turun karena itu berat, kalau masyarakat mandiri ekonominya kan bisa tertangani," kata Mensos Risma.
Baca juga: Dunia usaha diperlukan untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya di sepanjang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kalimantan Barat.
"Perlu kerja sama semua pihak dalam mencegah terjadinya TPPO, terlebih lagi kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban," kata Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Kalimantan Barat Brigjen Pol. Asep Safrudin, di Pontianak, Kamis.
Disampaikan Asep, saat ini Polda Kalimantan Barat sedang fokus dalam penegakan hukum terhadap TPPO yang cukup meresahkan.
Menurutnya, sejak 6 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 Polda Kalbar telah berhasil mengungkap dan menangani 36 kasus TPPO.
Dari 36 kasus yang berhasil diungkap tersebut, Satgas Polda Kalbar berhasil mengungkap sebanyak empat kasus, sedangkan 32 kasus lainnya berhasil diungkap oleh Satgas Polres Jajaran.
Asep yang juga sebagai Kepala Satgas Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Kalimantan Barat, menyebutkan ada 37 orang yang telah berhasil diamankan dan dijadikan tersangka pada kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut.
"Untuk jumlah korban perdagangan orang, sebanyak 138 orang yang tersebar dari Kota Pontianak sampai Kabupaten Kapuas Hulu," tuturnya.Baca selengkapnya: Polda Kalbar ajak semua pihak cegah TPPO di sepanjang perbatasan RI-Malaysia
Baca juga: Dunia usaha diperlukan untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya di sepanjang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kalimantan Barat.
"Perlu kerja sama semua pihak dalam mencegah terjadinya TPPO, terlebih lagi kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban," kata Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Kalimantan Barat Brigjen Pol. Asep Safrudin, di Pontianak, Kamis.
Disampaikan Asep, saat ini Polda Kalimantan Barat sedang fokus dalam penegakan hukum terhadap TPPO yang cukup meresahkan.
Menurutnya, sejak 6 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 Polda Kalbar telah berhasil mengungkap dan menangani 36 kasus TPPO.
Dari 36 kasus yang berhasil diungkap tersebut, Satgas Polda Kalbar berhasil mengungkap sebanyak empat kasus, sedangkan 32 kasus lainnya berhasil diungkap oleh Satgas Polres Jajaran.
Asep yang juga sebagai Kepala Satgas Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Kalimantan Barat, menyebutkan ada 37 orang yang telah berhasil diamankan dan dijadikan tersangka pada kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut.
"Untuk jumlah korban perdagangan orang, sebanyak 138 orang yang tersebar dari Kota Pontianak sampai Kabupaten Kapuas Hulu," tuturnya.Baca selengkapnya: Polda Kalbar ajak semua pihak cegah TPPO di sepanjang perbatasan RI-Malaysia
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023