Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan realisasi pendapatan daerah Kalbar pada tahun anggaran 2022 cukup signifikan, mencapai 107,86 persen.
"Untuk diketahui, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur di mana pendapatan daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp5,6 triliun terealisasi sebesar Rp6,1 triliun atau terealisasi 107,86 persen," kata Ria Norsan saat menampaikan LKPD APBD Kalbar tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kalbar di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp710.490.001.505,08 atau 28,38 persen sehingga menempatkan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai peringkat III kategori Peningkatan Realisasi Pendapatan se-Provinsi di Indonesia pada APBD Award.
"Kemudian untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5,9 triliun terealisasi sebesar Rp5,7 triliun atau 95.53 persen. Serapan realisasi belanja juga menempatkan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai peringkat IV dalam kategori Realisasi Belanja se-Provinsi di Indonesia," tuturnya.
Mantan Bupati Mempawah itu mengatakan, penyampaian penjelasan Gubernur Kalbar ini merupakan rangkaian lanjutan dari Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada 9 Mei 2023 di mana Badan Pemeriksaan Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya, opini WTP yang diterima oleh Pemprov Kalbar ini diharapkan menjadi pemicu untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggung jawab dalam rangka sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalbar serta semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh sehingga opini WTP ini dapat dicapai," kata Ria Norsan.
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, berdasarkan catatan atas laporan keuangan tersebut menjelaskan informasi tambahan atau pun detail informasi dari keenam komponen laporan keuangan maupun informasi lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan komponen laporan keuangan tetapi dianggap relevan/dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan atau CaLK.
"Semoga apa yang telah disampaikan kepada pimpinan dan Anggota Dewan dapat diterima dengan seksama. Semoga Kalbar terus mampu mempertahankan tren positif ini, dan terus memperbaiki dan meningkatkan potensi-potensi yang ada untuk pembangunan berkelanjutan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Untuk diketahui, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur di mana pendapatan daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp5,6 triliun terealisasi sebesar Rp6,1 triliun atau terealisasi 107,86 persen," kata Ria Norsan saat menampaikan LKPD APBD Kalbar tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kalbar di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp710.490.001.505,08 atau 28,38 persen sehingga menempatkan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai peringkat III kategori Peningkatan Realisasi Pendapatan se-Provinsi di Indonesia pada APBD Award.
"Kemudian untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5,9 triliun terealisasi sebesar Rp5,7 triliun atau 95.53 persen. Serapan realisasi belanja juga menempatkan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai peringkat IV dalam kategori Realisasi Belanja se-Provinsi di Indonesia," tuturnya.
Mantan Bupati Mempawah itu mengatakan, penyampaian penjelasan Gubernur Kalbar ini merupakan rangkaian lanjutan dari Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada 9 Mei 2023 di mana Badan Pemeriksaan Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya, opini WTP yang diterima oleh Pemprov Kalbar ini diharapkan menjadi pemicu untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggung jawab dalam rangka sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalbar serta semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh sehingga opini WTP ini dapat dicapai," kata Ria Norsan.
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, berdasarkan catatan atas laporan keuangan tersebut menjelaskan informasi tambahan atau pun detail informasi dari keenam komponen laporan keuangan maupun informasi lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan komponen laporan keuangan tetapi dianggap relevan/dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan atau CaLK.
"Semoga apa yang telah disampaikan kepada pimpinan dan Anggota Dewan dapat diterima dengan seksama. Semoga Kalbar terus mampu mempertahankan tren positif ini, dan terus memperbaiki dan meningkatkan potensi-potensi yang ada untuk pembangunan berkelanjutan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023