Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat kembali mengingatkan agar para kepala desa (Kades) beserta perangkatnya untuk tidak ikut serta berkampanye dalam rangka Pemilu serentak 2024.
"Kades dan perangkat desa tidak boleh ikut kampanye dan kami minta partai politik serta para calon legislatif jangan libatkan aparatur desa untuk berkampanye," kata Anggota Bawaslu Kapuas Hulu Ike Verawati Fajrin, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.
Ike mengatakan tidak hanya para kepala desa, namun aparatur sipil negara, TNI dan Polri juga sesuai peraturan tidak diperbolehkan ikut dalam politik praktis.
Untuk itu, netralitas harus tetap dijaga dan perlu dilakukan secara bersama-sama upaya pencegahan.
Disampaikan Ike, sejauh ini memang belum ditemukan ataupun laporan terkait pelanggaran selama masa kampanye, akan tetapi Bawaslu Kapuas Hulu akan terus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada semua pihak baik itu kepada partai politik, peserta pemilu hingga lapisan masyarakat.
Menurutnya, Bawaslu Kapuas Hulu hingga jajarannya baik di kecamatan dan di desa terus melakukan pengawasan melekat pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh parpol maupun para caleg.
"Kami minta masyarakat juga proaktif untuk turut serta mengawal dan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu," katanya.
Selain itu, Ike menegaskan agar partai politik dan calon legislatif serta tim sukses untuk tidak menggunakan isu SARA dan menyebarkan informasi bohong atau hoaks saat berkampanye.
"Berikanlah pendidikan politik kepada masyarakat, lebih baik sampaikan program serta visi dan misi dan jangan sampai terjadi kampanye hitam," katanya.
Ike berpendapat untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai dan sukses serta berkualitas tidak hanya tugas penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU saja, melainkan tanggung jawab semua pihak sampai ke lapisan masyarakat.
"Yang terpenting keamanan dan ketertiban harus tetap kita jaga serta hindari politik uang agar muncul pemimpin atau wakil rakyat berkualitas dalam memajukan pembangunan di daerah," pesan Ike.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Kades dan perangkat desa tidak boleh ikut kampanye dan kami minta partai politik serta para calon legislatif jangan libatkan aparatur desa untuk berkampanye," kata Anggota Bawaslu Kapuas Hulu Ike Verawati Fajrin, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.
Ike mengatakan tidak hanya para kepala desa, namun aparatur sipil negara, TNI dan Polri juga sesuai peraturan tidak diperbolehkan ikut dalam politik praktis.
Untuk itu, netralitas harus tetap dijaga dan perlu dilakukan secara bersama-sama upaya pencegahan.
Disampaikan Ike, sejauh ini memang belum ditemukan ataupun laporan terkait pelanggaran selama masa kampanye, akan tetapi Bawaslu Kapuas Hulu akan terus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada semua pihak baik itu kepada partai politik, peserta pemilu hingga lapisan masyarakat.
Menurutnya, Bawaslu Kapuas Hulu hingga jajarannya baik di kecamatan dan di desa terus melakukan pengawasan melekat pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh parpol maupun para caleg.
"Kami minta masyarakat juga proaktif untuk turut serta mengawal dan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu," katanya.
Selain itu, Ike menegaskan agar partai politik dan calon legislatif serta tim sukses untuk tidak menggunakan isu SARA dan menyebarkan informasi bohong atau hoaks saat berkampanye.
"Berikanlah pendidikan politik kepada masyarakat, lebih baik sampaikan program serta visi dan misi dan jangan sampai terjadi kampanye hitam," katanya.
Ike berpendapat untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai dan sukses serta berkualitas tidak hanya tugas penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU saja, melainkan tanggung jawab semua pihak sampai ke lapisan masyarakat.
"Yang terpenting keamanan dan ketertiban harus tetap kita jaga serta hindari politik uang agar muncul pemimpin atau wakil rakyat berkualitas dalam memajukan pembangunan di daerah," pesan Ike.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024