Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat melibatkan para akademisi dalam menyusun strategi dan kebijakan ekonomi jangka panjang daerah agar bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab berbagai tantangan ekonomi ke depan.
“Saat ini Indonesia masih dihadapkan risiko ketidakpastian global. Sebagai contoh persoalan kemiskinan, angka pengangguran serta lapangan usaha masih jadi tantangan kita bersama, perlu jawaban yang aplikatif dari rumusan para akademisi bersama masyarakat dan instansi vertikal,” ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai membuka Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Tahun 2025-2029 di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa dari data yang ada, angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak masih tinggi, sedangkan angka kemiskinan terjadi penurunan 0,25 persen. Penyerapan tenaga kerja pun jadi perhatian pihaknya untuk ke depan. Ani Sofian ingin kedua data tersebut selaras.
“Secara logika mestinya semakin turun angka kemiskinan ada penyerapan tenaga kerja, nanti dikaji para ahli, saya pikir kalau bicara di kampung sudah bekerja semua maka kemiskinan berkurang, tetapi di kota kita berbicara lingkup ekonomi makro,” kata dia.
Menurutnya, hasil diseminasi yang digelar akan menjadi acuan visi dan misi pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang. Rekomendasi kebijakan akan membantu Pemkot Pontianak mengidentifikasi kendala utama perekonomian.
“Serta memberikan masukan rekomendasi kebijakan publik dengan strategi implementasi untuk pengendalian perekonomian dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” ujar dia.
Untuk indikator utama ekonomi makro yakni laju pertumbuhan PDRB 2023 mengalami penurunan dengan capaian 4,76 persen lebih rendah dari 2023 dengan capaian 4,98 persen.
“Diperlukan usaha lebih untuk meningkatkan kembali geliat aktivitas ekonomi di lapangan usaha yang menjadi penopang terbesar dengan tetap memperkuat konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli masyarakat Kota Pontianak,” sambungnya.
Kajian akan terbagi menjadi empat bagian. Pertama mencakup aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk strategi implementasi yang berkelanjutan. Kedua fokus penanganan masalah kemiskinan melalui kebijakan prioritas. Ketika aspek ketenagakerjaan terkait dengan upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Pontianak melalui peningkatan kesempatan kerja dan keempat mencakup aspek kemandirian fiskal tentang asumsi derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak.
“Hasil rekomendasi akan digunakan sebagai acuan di dalam perumusan RPJMD Kota Pontianak, sekaligus menjadi dasar penetapan gagasan maupun visi dan misi para Calon Kepala Daerah Kota Pontianak,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
“Saat ini Indonesia masih dihadapkan risiko ketidakpastian global. Sebagai contoh persoalan kemiskinan, angka pengangguran serta lapangan usaha masih jadi tantangan kita bersama, perlu jawaban yang aplikatif dari rumusan para akademisi bersama masyarakat dan instansi vertikal,” ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai membuka Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Tahun 2025-2029 di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa dari data yang ada, angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak masih tinggi, sedangkan angka kemiskinan terjadi penurunan 0,25 persen. Penyerapan tenaga kerja pun jadi perhatian pihaknya untuk ke depan. Ani Sofian ingin kedua data tersebut selaras.
“Secara logika mestinya semakin turun angka kemiskinan ada penyerapan tenaga kerja, nanti dikaji para ahli, saya pikir kalau bicara di kampung sudah bekerja semua maka kemiskinan berkurang, tetapi di kota kita berbicara lingkup ekonomi makro,” kata dia.
Menurutnya, hasil diseminasi yang digelar akan menjadi acuan visi dan misi pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang. Rekomendasi kebijakan akan membantu Pemkot Pontianak mengidentifikasi kendala utama perekonomian.
“Serta memberikan masukan rekomendasi kebijakan publik dengan strategi implementasi untuk pengendalian perekonomian dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” ujar dia.
Untuk indikator utama ekonomi makro yakni laju pertumbuhan PDRB 2023 mengalami penurunan dengan capaian 4,76 persen lebih rendah dari 2023 dengan capaian 4,98 persen.
“Diperlukan usaha lebih untuk meningkatkan kembali geliat aktivitas ekonomi di lapangan usaha yang menjadi penopang terbesar dengan tetap memperkuat konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli masyarakat Kota Pontianak,” sambungnya.
Kajian akan terbagi menjadi empat bagian. Pertama mencakup aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk strategi implementasi yang berkelanjutan. Kedua fokus penanganan masalah kemiskinan melalui kebijakan prioritas. Ketika aspek ketenagakerjaan terkait dengan upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Pontianak melalui peningkatan kesempatan kerja dan keempat mencakup aspek kemandirian fiskal tentang asumsi derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak.
“Hasil rekomendasi akan digunakan sebagai acuan di dalam perumusan RPJMD Kota Pontianak, sekaligus menjadi dasar penetapan gagasan maupun visi dan misi para Calon Kepala Daerah Kota Pontianak,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024