Profil - Ambresius Murjani: Dari Batas Untuk Batas

Pontianak (Antara Kalbar) - Sebagian orang ketika diminta untuk mengabdi di kawasan perbatasan, mungkin akan berpikir "seribu" kali hingga pada akhirnya memutuskan menerima atau tidak penugasan itu.

Kawasan perbatasan, mau tak mau dengan segala keterbatasan yang ada di sana, tetaplah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbatasan adalah beranda depan suatu negara. Negara tetangga dapat melihat teras depan rumah tetangganya dengan melihat kawasan perbatasan itu.

Hanya mereka yang punya semangat kebangsaan yang tinggi, agaknya yang bersedia mengambil keputusan untuk mengabdi di kawasan perbatasan itu. Walaupun ada yang kemudian memutuskan meninggalkannya, karena tak sanggup hidup dengan segala keterbatasan yang ada di sana.

Kondisi itulah yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Sintang. Kabupaten yang berjarak tempuh 500 kilometer dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Pontianak itu, ada beberapa desa yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia dan itu ada di Kecamatan Ketungau Hulu dengan ibu kotanya, Senaning.

Di daerah itu juga pernah ada guru dan perawat yang pada awalnya bertugas di sana, namun kemudian meninggalkan tugas itu karena alasan tidak betah atau faktor lainnya. Sehingga ada sekolah dan puskesmas yang tidak memiliki guru atau bidan dan perawat.

Namun seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran dari masyarakat perbatasan itu sendiri. Bahwa akan sulit bagi tiap orang di luar kawasan itu untuk bisa bertahan bekerja di sana. Sebagai gantinya, maka ada inisiatif dari masyarakat setempat sendiri untuk mengambil tanggung jawab itu dengan menjadi guru, bidan, ataupun perawat di tanah mereka sendiri.

Hal itu seperti yang diharapkan seorang Ambresius Murjani. Agar perbatasan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, maka dibutuhkan peran-peran masyarakat setempat. Warga perbatasan harus mengambil alih "kekosongan" sumber daya manusia baik di bidang pendidikan maupun kesehatan yang terjadi di daerah mereka sendiri.

"Itu keinginan saya, dan sudah dimulai beberapa tahun ini. Sudah banyak anak perbatasan yang melanjutkan ke STKIP dan sekolah di Akademi Perawat," kata Ambresius Murjani (42) saat dihubungi Jumat pekan ini.

Tahun lalu ada sekitar 50 warga dari Ketungau Hulu melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) di Sintang, Kabupaten Sintang. Mereka disiapkan untuk menjadi guru warga di perbatasan. Sekarang juga banyak anak dari perbatasan sekolah keperawatan, bahkan ambil kebidanan di Jawa Timur.

Jika merunut ke belakang, pada sekitar sembilan tahun yang lalu banyak warga perbatasan cenderung "berkiblat" ke Malaysia. Apa-apa semua ke Malaysia. Tetapi kini, banyak yang mengikuti jejak pria muda ini, memikirkan kampung halaman.

Pada tahun 2004 misalnya, ia mengajak beberapa orang tua di kampungnya agar mau menyekolahkan anak mereka. Cukup ambil sekolah di ibu kota kabupaten di Sintang.

"Seperti saya sendiri. Tahun 2007 ambil S1 (strata satu) di Universitas Kapuas (Sintang) dan tahun 2012 selesai kuliah. Selama Unka diakui ada harapan untuk jadi PNS, kenapa mesti sekolah jauh?" katanya walau tidak pula melarang mereka yang memilih kuliah di luar Kalbar.

Ambresius Murjani, akrab disapa Murjani. Ia adalah koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) untuk wilayah Kabupaten Sintang. Perawakannya kecil dan putih, khas warna kulit masyarakat Dayak yang mendiami wilayah pulau Kalimantan.

Bicaranya khas namun tegas. Masih muda dan punya prinsip yang teguh untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan RI, khususnya di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang.

Murjani lahir di Ketungau Hulu, 8 April 1971. Ia anak pertama dari sembilan bersaudara anak pasangan Mochtarpius (62) dan Nipah (60).

Saat dihubungi dari Pontianak melalui telepon genggam, Murjani sedang berada di Kota Sintang yang jaraknya sekitar sekitar sembilan jam perjalanan darat dari Kota Pontianak. Ia sedang memperbaiki radio komunitas yang dikelola Kimtas Kecamatan Senaning, salah satu ibu kota kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Radio sudah rusak dua bulan. Komunikasi dan informasi menjadi terputus dengan warga perbatasan selama waktu itu," katanya sembari menambahkan kerusakan pada alat CPU pada radio tersebut. Radio itu biasa digunakan Camat Senaning untuk memberikan informasi dari pemerintah kepada warga di perbatasan. Pengelolanya ada empat orang, termasuk seorang PNS dari Kantor Camat dan tanpa digaji.

Murjani adalah koordinator Kimtas, pihak yang diberi kepercayaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengelola informasi kawasan perbatasan. Menurut dia, masyarakat perbatasan, sudah mendapatkan fasilitas komunikasi yang cukup memadai dari pemerintah pusat. Sebagian dari fasilitas itu dikelola Kimtas.

Kimtas dibentuk tahun 2000 di lima desa di Sintang. Murjani awalnya ketua Kimtas Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu. Namun sejak 2005 ia menjadi Koordinator Kimtas di wilayah Sintang.

Fasilitas yang sudah didapat masyarakat perbatasan, sebagian dikelola Kimtas di antaranya lima set perangkat parabola, TV dan genset kecil dari pemerintah pusat. Kemudian tahun 2006 mendapat lagi lima set TV, parabola dan genset besar dari Pemerintah Provinsi Kalbar. Pada tahun 2009 ada lima set telepon desa, namun kini sudah tidak dapat difungsikan.

Kemudian tahun 2010 mendapat satu set internet kecamatan (PLIK) namun tidak dikelola oleh Kimtas, tetapi pihak lain yang mencatut nama organisasi ini.

Selain itu, pada tahun yang sama mendapat bantuan radio pemancar (Desa informasi) dari Kemenkominfo yang kemudian dikelola Kimtas. Radio itu diberi nama Radio Komunitas Swara Perbatasan (KSP) FM 107,8 Mz. Dan pada tahun 2012 lalu, mendapat satu untuk mobil internet. Dari segi fasilitas informasi agaknya sudah lumayan cukup tersedia.

Khusus Radio Komunitas, keberadaannya sangat efektif. Karena banyak informasi mengenai kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi atau bahkan tingkat lokal, disampaikan melalui media itu. Murjani menyebut hanya karena kerusakan pada CPU alat radio itu, sejak dua bulan terakhir masyarakat perbatasan "putus" kontak dengan pemerintah.

Salah satu informasi yang disampaikan melaluI radio komunitas, mengenai perayaan hari besar nasional. Seperti menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Begitu pula saat menyambut Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Pengelola radio akan menginformasikan mengenai hari penting tersebut.

Namun karena kali ini radio sedang rusak, tak ada informasi resmi dari pemerintah kecamatan mengenai peringatan hari lahirnya organisasi Budi Utomo yang menjadi awal dari gerakan bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia tersebut.

"Tetapi pada dasarnya kami selalu memperingati momen bersejarah itu sejak pascaperistiwa PGRS/Paraku, sekitar tahun 1966-1967," kata Murjani lagi.

Kebangkitan Nasional = Gawai Dayak
Koordinator Kimtas itu mengatakan, peringatan Kebangkitan Nasional sejak lama diadakan di daerahnya dalam bentuk Gawai Dayak atau pesta adat sehabis panen padi. Yakni pada tiap-tiap 20 Mei di seluruh kampung dalam komunitas adat Dayak di Kalbar.

Gawai Dayak merupakan ungkapan syukur kepada Jubata (Pencipta alam) karena memberikan napas bagi kehidupan

Saat Gawai berlangsung, masyarakat Dayak akan berkumpul di kampung mengadakan kegiatan bersama, seperti makan bersama dan saling mengunjungi satu keluarga ke keluarga lainnya. Kesempatan itu jarang terjadi jika saat musim menanam padi atau berladang.

Dahulu Gawai diadakan di banyak tempat secara bergantian seusai panen raya. Karena banyak tempat yang mengadakan, menjadi boros dan membuang waktu begitu saja. "Namun sejak usai peristiwa pemberantasan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-PARAKU), Gawai Dayak diputuskan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar diadakan bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei," katanya.

Sementara dalam beberapa literatur diperoleh informasi, pengambilan tanggal 20 Mei selain bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional juga karena mengingat SK Gubernur Kadarusno tahun 1976, tentang Pengaturan Gawai (Pesta Padi) masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Gubernur Kalbar Cornelis saat membuka Gawai Dayak tahun 2012, mengatakan, acara tersebut digelar setiap tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional supaya orang Dayak bisa bangkit dari kemiskinan. "Oleh pemerintah zaman dahulu ditetapkan tanggal 20, supaya tidak terjadi pemborosan dan supaya kita bisa menanam padi," katanya.

Kini, Gawai Dayak yang biasanya diisi dengan berbagai kegiatan kesenian dan pesta rakyat masih digelar tiap tanggal 20 Mei dan berlangsung selama empat hari, baik itu di masyarakat Dayak yang bermukim di pedalaman, perbatasan, maupun yang kini tinggal di perkotaan, seperti Pontianak.

Namun khusus tahun ini, Gawai Dayak di Kota Pontianak ditunda hingga Juni. Karena menunggu rampungnya pembangunan Kampung Budaya di kawasan Kota Baru, Jl Sutan Syahrir, Kota Pontianak. Pada kampung budaya itu terdapat Rumah Betang Panjang dengan bangunan representatif yang kini menunggu proses akhir pengerjaannya.

Bagi Ambresius Murjani sendiri, Gawai Dayak adalah momen bagi masyarakat Dayak di bermukim di perbatasan Indonesia-Malaysia untuk menginstrospeksi diri, seberapa besar kepedulian mereka terhadap negara ini, begitu pula sebaliknya, seberapa besar pemerintah sudah memberikan perhatian bagi mereka yang menjaga pintu gerbang negara tersebut.

Suami dari Emiliana Siti Hardiyanti tersebut mengatakan, sejak peristiwa "bendera" yang menhebohkan pemerintah pusat menjelang peringatan 17 Agustus 2011, bantuan pembangunan bagi kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Sintang mulai mengalir. Di antaranya pembangunan jalan rabat beton menghubungkan kota kecamatan dengan desa-desa di perbatasan dan dimulai sepanjang lima kilometer dan 19 kilometer.

Namun ia mengaku heran, jika jalan penghubung perbatasan sudah mulai bagus, tetapi pemerintah tidak membangun jalan yang bagus menghubungkan kota kecamatan perbatasan dengan ibu kota Kabupaten Sintang? Dari ujung jembatan Sintang ke Senaning hingga kini masih tanah merah.

"Kalau ingin bangun perbatasan, jalan dan ruang tamu juga dibangun, jangan beranda saja," katanya lagi.

Ia setuju jika keputusan untuk membangun kawasan perbatasan itu, dengan melibatkan masyarakat setempat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat di perbatasan itu sendiri. Sebagai contoh, kini masyarakat perbatasan mengelola dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan membangun asrama bagi SMPN I Senaning. Asrama itu untuk anak-anak dari dusun-dusun yang jauh untuk tinggal selama sekolah.

Keinginan warga perbatasan lainnya, program transmigrasi menyertakan warga perbatasan dengan perbandingan 30:70 yakni 30 persen pendatang dan 70 persen warga setempat. "Karena jika transmigrasi didominasi pendatang, maka adat dan budaya daerah akan hilang," katanya.

Tiga hal yang mesti dibangun di perbatasan seiring sejalan, menurut dia adalah infrastruktur, peningkatan ekonomi dan pendidikan. "Jika ketiga hal itu sudah berjalan baik, saya yakin kawasan perbatasan akan semakin baik pula," katanya.

Ayah dari Merqurius Meliana (16) dan Marinus Krisandi Juvano (9) itu mengatakan, mendukung adanya Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) meski sejumlah pihak menolaknya. Penolakan terhadap RUU Kamnas karena dianggap dapat menimbulkan iklim yang tidak demokratis dan mengulang kembali sejarah orde baru dengan dominasi militer.

"Kami sangat setuju UU itu ada karena kami tinggal di perbatasan. Mungkin bagi orang lain di luar perbatasan itu tidak perlu," katanya lagi sembari mengatakan bisa memaklumi kondisi itu.

Jika diminta menangani serta mengurus perbatasan maka warga perbatasan akan selalu siap. Mereka yang dari perbatasan tentu akan selalu siap melindungi tanah tumpah darah mereka sendiri.

"Tetapi jasa kami tolong dihargai oleh negara, selamanya...," katanya.