Sintang (Antara Kalbar) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sintang mendesak Pemkab Sintang mengembalikan kegiatan tata kota dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mengingat Dinas Cipta Karya dan Bina Marga belum dilaksanakan. Desakan Fraksi Golkar ini disampaikan Juru Bicara Fraksi, Yohanes Leonardi Peni dalam rapat paripurna tanggapan fraksi atas penyampaian Raperda Perubahan APBD 2013.
Fraksi Golkar menilai program pembangunan jalan permukiman di perkotaan sebaiknya dikembalikan ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran karena Dinas PU sudah terlalu banyak kegiatan.
“Kalau satu SKPD semakin banyak mempunyai kegiatan pembangunan dikhawatirkan akan banyak pekerjaan yang tidak genah,†katanya Yohanes.
Dia menegaskan harus ada pembagian pekerjaan yang lebih fokus untuk ditangani. “Tapi ini hanya saran Fraksi Golkar, semuanya terserah pada eksekutif,†tandasnya.
Menanggapi desakan ini, Bupati Sintang, Milton Crosby mengungkapkan dari hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sintang terhadap Dinas PU dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran masih ditemukan adanya tumpang tindih (overlapping) tugas pokok dan fungsi. Khususnya pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan.
“Akibatnya dalam tataran perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan terjadi kendala dalam sinkronisasi pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efektif dan efesien,†jelas Bupati dalam rapat paripurna penyampaian jawaban atas pandangan fraksi.
Untuk mengatasi ini, lanjut Milton, akan dilakukan reposisi sebagian Tupoksi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang khususnya bidang tata kota ke dalam STOK Dinas Pekerjaan Umum sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Peraturan Bupati Sintang.
Milton mengatakan sampai saat ini hingga tahun anggaran berakhir, pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran masih menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya dilaksanakan bidang tata kota.
