PM Australia: Tidak Ada Batas Waktu Pencarian Pesawat MH370

Perth/Beijing (Antara/Reuters) - Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan tidak ada batas waktu dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370, yang tiga minggu lebih hilang di Samudra Hindia bersama 239 penumpangnya.

Duapuluh pesawat dan kapal akan kembali menyisir kawasan seluas 2.000 kilometer di Samudra Hindia di barat Perth pada Senin, kata pihak berwenang.

"Saya pastinya tidak memberikan batas waktu untuk ini," kata Abbott kepada wartawan setelah bertemu dengan kru pesawat di pangkalan udara Pearce, Perth.

"Intensitas pencarian kami dan skala operasi ditingkatkan, bukan diturunkan," katanya seraya menambahkan bahwa tim pencari berhutang pada keluarga penumpang yang berduka untuk melanjutkan pencarian.

Para keluarga penumpang mengkritik penanganan Malaysia dalam mencari pesawat dan menyeliki kasus itu, termasuk keputusannya pekan lalu untuk mengatakan bahwa, berdasar bukti-bukti satelit, pesawat sudah terhempas di selatan Samudra Hindia.

Abbott menolak pendapat bahwa Malaysia terlalu terburu-buru menyatakan berita itu, karena tidak ada pecahan pesawat yang ditemukan dan pesawat itu terakhir tertangkap radar di baratlaut Malaysia menuju India.

"Tidak, akumulasi bukti-bukti menunjukkan bahwa pesawat sudah hilang, dan ia hilang di suatu tempat di selatan Samudra Hindia," katanya.

Malaysia mengatakan pesawat yang hilang kurang dari sejam setelah memulai penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing, diduga berubah arah dengan sengaja, jauh dari arah sebenarnya.

Penyelidik menyatakan tidak ada motif atau kecurigaan dari 227 penumpang ataupun ke-12 kru pesawat.

China juga mengkritik Malaysia dalam penanganan kasus ini, namun sikap itu terlihat makin melunak ditunjukkan dengan artikel harian China Daily yang bisa mengerti bahwa tidak semua informasi sensitif bisa dibuka ke publik.

"Meski penanganan pemerintah Malaysia atas krisis ini agak buruk, kita harus memahami bahwa ini mungkin insiden paling aneh dalam sejarah penerbangan sipil Asia," demikian editorial di harian tersebut.

"Opini publik tidak seharusnya menyalahkan pihak berwenang Malaysia karena sengaja menutupi informasi dengan tidak adanya bukti nyata," katanya.