Jakarta (Antara Kalbar) - Pakar energi Dr. Ir. Tumiran berpendapat elaborasi jawaban kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo-Hatta, dan Jokowi-JK, mengenai pencapaian kedaulatan energi masih lemah.
Hal itu karena kedua pasangan calon pemimpin tidak paham secara menyeluruh soal ketahanan dan kemandirian energi yang menjadi inti kedaulatan energi, kata Tumiran, saat dihubungi dari Jakarta terkait Debat Capres-Cawapres Putaran Akhir, Sabtu malam.
"Kedua-duanya tidak menjawab upaya mencapai kedaulatan energi. Kedaulatan energi itu ditopang oleh dua inti yakni kemandirian dan ketahanan," ujarnya.
Menurut dia, ketahanan dan kemandirian energi harus dicapai dengan berbagai program yang dapat memperbaiki kekurangan produksi energi selama ini.
Maka dari itu, beberapa hal yang dapat menjadi penekanan adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor energi dan pengembangan teknologi untuk penguatan produksi.
"Dengan hal itu, dapat menjawab masalah yang ada, yakni untuk menanggulangi impor," kata dia.
Dia menambahkan, kedaulatan energi seperti yang sudah termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, seharusnya diupayakan dengan program-program pemerintah yang bertujuan agar bangsa tidak lagi membutuhkan keterlibatan pihak asing untuk eksplorasi dan ekspoitasi sumber energi.
Tumiran mengatakan, seharusnya kedua pasangan capres dapat mengacu pada Kebijakan Energi Nasional yang sudah disahkan DPR dan akan menjadi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Tumiran, pakar energi yang juga anggota Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan tanggapannya terhadap paparan awal kedua pasangan capres dan cawapres pada debat bertema "Ketahanan Pangan, Energi dan Masalah Lingkungan" di Menara Bidakara, Jakarta, Sabtu.
Pemilu presiden 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yakni pasangan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa serta pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla.
