Jakarta (ANTARA) - Duta Energi Pertamina Billy Mambrasar menekankan pentingnya optimalisasi gas alam sebagai bahan baku utama dalam produksi pupuk nasional guna mengurangi ketergantungan impor.
Billy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kebutuhan pupuk nasional mencapai 13,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri pada 2023 hanya mampu memenuhi sekitar 3,5 juta ton. Akibatnya, pemerintah harus mengimpor 1,9 juta ton pupuk untuk menutupi defisit tersebut.
“Pupuk adalah faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama untuk mendukung program food estate dan Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, kita harus meningkatkan produksi pupuk dalam negeri dengan memanfaatkan gas alam secara maksimal,” ujarnya.
Billy, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Youth Energy & Environment Council (YeC) mengatakan gas alam merupakan sumber daya strategis untuk kemandirian produksi pupuk.
Billy yang juga Staf Khusus Presiden RI bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar di era Joko Widodo itu menjelaskan bahwa gas alam merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk, dengan industri pupuk menjadi sektor terbesar pengguna gas bumi domestik.
Namun saat ini, kata Billy, penggunaan gas untuk industri pupuk hanya sebesar 12,39 persen dari total produksi gas nasional, karena sebagian besar masih dialokasikan untuk kebutuhan energi.
“Indonesia memiliki potensi gas alam yang besar, terutama di Kota Bontang yang menyumbang sekitar 31 persen dari total produksi gas nasional. Jika kita bisa mengalokasikan lebih banyak gas untuk industri pupuk, kita bisa meningkatkan produksi pupuk dalam negeri dan mengurangi beban impor,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa biaya gas alam menyumbang sekitar 58,48 persen dari total biaya produksi pupuk. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan produksi gas domestik sangat penting agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani.
Billy memperingatkan bahwa tanpa kebijakan strategis, Indonesia berpotensi mengalami krisis pupuk yang dapat menghambat ketahanan pangan nasional. Saat ini, subsidi pupuk dalam APBN mencapai Rp 40,68 triliun untuk 7,3 juta ton, tetapi masih ada kekurangan 3,4 juta ton dari total kebutuhan 10,7 juta ton.
Untuk mengatasi tantangan ini, Billy mendorong pemerintah untuk meningkatkan eksplorasi dan produksi gas alam guna menjamin ketersediaan bahan baku pupuk dalam negeri.
Selain itu, kata Billy, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi industri gas agar lebih banyak investasi masuk untuk mengembangkan lapangan gas baru, membuka akses informasi dan data potensi migas agar menarik minat investor, hingga menjadikan impor gas sebagai opsi terakhir, dengan prioritas utama meningkatkan produksi gas domestik.
“Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan yang memperkuat produksi gas alam dalam negeri. Dengan begitu, kita bisa mengamankan kebutuhan pupuk nasional dan mendukung ketahanan pangan Indonesia,” katanya.*
