Masyarakat yang berasal dari Kecamatan Kalis, Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Mentebah, Putussibau Selatan, Pengkadan itu menuntut sikap oknum aparat Polres Kapuas Hulu yang dinilai semena-mena menindak dan menertibkan lapangan usaha baik kayu, emas hingga bahan bakar minyak (BBM).
Aksi sempat ricuh karena ada lemparan batu dari luar gedung DPRD kedalam, sehingga aparat kepolisian menembakan gas air mata ke arah pendemo. Namun tembakan gas air mata itu tidak membuat ciut nyali massa, malah dibalas dengan teriakan dan mereka semakin beringas hendak masuk ke gedung dewan.
Kejadian tersebut sempat menunda sesaat proses audiensi dari perwakilan pendemo bersama anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Setelah keadaan tenang, audiensi pun dilanjutkan. Kedatangan sekitar 15 perwakilan warga ke dalam gedung dewan disambut jajaran Anggota DPRD dan Wakapolres Kapuas Hulu.
Menurut mereka, selama ini masyarakat merasa tidak pernah mendapat sosialisasi tentang jenis lahan yang menjadi lapangan usaha di daerah itu yang boleh digunakan ataupun tidak.
"Seperti kayu, BBM dan emas memang sudah menjadi mata pencaharian masyarkat. Maka kami minta supaya penggunaan hutan lahan harus jelas regulasinya," tegas Joni Luhur, Kepala Dusun Karya Suci, Desa Nanga Kalis di gedung DPRD Kapuas Hulu.
Beberapa pekan terakhir ini, sambung Joni, aksi penangkapan terhadap aktivitas masyarakat itu semakin gencar. Sehingga sebagian warga merasa khawatir bekerja, baik yang sebagai pengantri minyak, pekerja kayu dan emas.
"Kita minta kepastian jangan main tangkap-tangkap. Tidak ada pemberitahaun ke masyarakat kalau mau ada penangkapan. Harusnya ada sosialisasi dulu ke masyarakat apa yang boleh dan tidak. Karena mayoritas masyarakat bekerja emas, kayu dan BBM," paparnya.
Apalagi kondisi sekarang masyarakat serba kesulitan dengan situasi harga bahan kebutuhan pokok naik, sementara harga karet merosot. "Kebutuhan masyarakat terjepit. Masyarakat hanya berharap bahwa ada penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan. Kalau mau tegakkan hukum harus ada solusinya," ujar Joni.
Bahkan Joni menilai, dalam penangkapan itu terkesan tebang pilih karena yang ditertibkan hanya milik masyarakat kecil yang menggantungkan hidup atas usahanya itu.