KPU Pontianak targetkan pemilih di atas 70 persen

Pontianak (Antara Kalbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Pontianak periode 2018-2023 di atas 70 persen.

"Meskipun anggaran untuk Pilwako 2018 minim, namun kami memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan dan tahapan, serta menargetkan angka partisipasi pemilih Pilwako Kota Pontianak nanti di atas angka 70 persen," kata Ketua KPU Kota Pontianak, Sujadi di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, Naskah Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) Pilwako 2018, yang telah disepakati Pemerintah Kota Pontianak dan diserahkan kepada KPU Kota Pontianak sebesar Rp24,8 miliar atau tidak jauh berbeda dengan anggaran pada Pilwako tahun 2008 dan 2013 lalu.

"Dengan kondisi tersebut mau tidak mau, harus bekerja keras untuk mencapai angka partisipasi pemilih di atas 70 persen, tanpa mengurangi porsi sosialisasi ke masyarakat, khususnya pemilih pemula," ungkapnya.

Untuk angka partisipasi pemilih, berdasarkan dua kali pelaksanaan Pilwako tahun 2008 dan 2013 lalu, memang masih cukup tinggi yakni di angka 64 persen. "Namun, tahun ini tentu harus di dongkrak dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, dan kami saat ini sedang menyusun ulang pos anggaran agar tingkat sosialisasi pada masyarakat tidak berkurang," katanya.

Sujadi menambahkan, target partisipasi pemilih sebesar 70 persen tersebut adalah wajar, meski dana minim, dan diharapkan bisa tercapai.

"Kami memperkirakan angka pemilih untuk tahun 2018 mendatang bisa mencapai di atas angka 479 ribu pemilih, dengan tempat pemungutan suara (TPS), sebanyak 1.181 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sujadi menambahkan, dengan anggaran sebesar Rp24,8 miliar tersebut termasuk akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye dengan perkiraan sebanyak delapan pasang calon wali kota dan wakil wali Kota Pontianak, yang terdiri dari tiga pasang calon dari jalur partai politik, dan lima calon dari jalur independen atau perseorangan.




(U.A057/Y008)