Pontianak (ANTARA) - Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak ke Kalimantan Barat. Untuk itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Prijono untuk itu Kalbar harus bersiap menyambut perpindahan tersebut termasuk menyiapkan sektor-sektor yang akan terdampak.
"Kendati jarak antara Kalbar dan Kaltim sangat jauh, namun kedua provinsi ini sudah terhubung oleh jalur darat, yaitu Trans Kalimantan. Kalbar dan Kaltim tidak lagi terisolir karena sudah ada jalan darat. Sehingga arus barang dan orang akan lancar,” ujarnya di Pontianak, Rabu.
Prijono mengatakan bahwa akan terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari para ASN, TNI dan Polri dan pegawai lainnya. Belum lagi ibu kota baru akan menjadi magnet bagi masyarakat di bidang lainnya.
"Hal tersebut akan menimbulkan geliat perekonomian baru di sana. Termasuk peningkatan konsumsi, dimana Kalbar bisa menjadi salah satu pemasok kebutuhan di sana," kata dia.
Selain itu, kata dia, Kalbar sebentar lagi akan memiliki kawasan industri nasional baru di Ketapang, Landak dan Mempawah. Muara nya ada pada pelabuhan internasional di Kijjing yang dicanangkan sebagai terminal hub.
Prijono memprediksi, akan terjadi lonjakan permintaan terhadap tenaga kerja Kalbar. Dia berharap masyarakat Kalbar siap terhadap hal tersebut.
"Kembali, masyarakat Kalbar sendiri juga harus mempersiapkan diri, untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja tersebut. Kita jangan hanya menjadi penonton karena ada pos-pos yang membutuhkan spesifikasi khusus. Apakah hal tersebut bisa dipenuh tenaga kerja lokal atau tidak," katanya.
Sektor lain, kata dia juga akan terimbas oleh perpindahan ibu kota misalnya, keinginan orang untuk berplesir ke Kalimantan akan naik. Kalbar, sebagai daerah yang punya potensi wisata alam dan budaya bisa menangkap peluang tersebut.
“Banyak sekali potensi di sini seperti sungai, laut, gunung, hutan, kebudayaan multi etnis, dan sejarah yang panjang. Kalau kita bisa menggemasnya, tentu akan menjadi sektor alternatif yang dapat diandalkan oleh daerah,” sebut dia.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI asal Dapil Kalbar, Michael Jeno menyebut perpindahan ibu kota tidak lantas membuat Jakarta menjadi sepi.
Menurutnya Jakarta tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Karena memang salah satu tujuan perpindahan ibu kota adalah untuk meringankan beban Jakarta, di mana kegiatan bisnis dan pemerintahan tercampur aduk di satu kawasan.
Menurutnya, di negara-negara lain, terjadi pemisahan antara kota bisnis dan administratif nya.
“Misalnya Amerika Serikat, Washington DC sebagai ibu kota hanya sebagai kota administratif federal saja. Pusat bisnisnya di New York, bahkan jadi pusat bisnis dunia. Begitu juga Australia ada Sidney dan Canberra. Malaysia juga sudah lama memindahkan ibu kotanya, tetapi Kuala Lumpur tetap menjadi magnet terbesar di Malaysia. Begitu juga Rio De Janeiro, Brazil dan negara-negara lainnya,” papar nya.
Dia menyebutkan, anggaran untuk pemindahan ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan belum masuk dalam RAPBN 2020.
"Pemerintah belum meminta anggaran yang besar untuk rencana pemindahan ibu kota. Terutama untuk proyek fisik dan lain-lainnya," kata dia.
Permintaan anggaran perihal pemindahan ibu kota, baru sebatas studi. Anggaran itu akan digunakan Pemerintah melalui Menteri/Kepala Badan Pembangunan Nasional pada tahun depan untuk melanjutkan riset yang lebih matang.
"Bappenas sebagai mitra Komisi XI hanya meminta sekitar Rp30 miliar untuk studi dan riset soal pemindahan ibu kota yang baru ini," kata dia.
