Jakarta (ANTARA) - Presiden Jokowi pada hari Selasa (21/10) memanggil 23 nama yang akan mengisi jabatan dalam kabinet untuk periode 2019—2024 pada hari kedua.
Sejumlah nama yang dipanggil terdiri atas politikus PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, profesional, purnawirawan, dan para mantan menteri yang telah mengabdi sebelumnya.
1. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Jokowi-JK. Sri Mulyani menyatakan dirinya akan melanjutkan posisinya sebagai Menteri Keuangan. "Beliau menugaskan saya untuk menjadi menteri keuangan," kata Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo meminta Sri Mulyani Indrawati mendukung proses perkuatan ekonomi Indonesia periode 2019—2024 dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan, melalui peningkatan kompetensi SDM.
Ia juga mengatakan upaya kebijakan fiskal untuk mendorong kementerian-kementerian yang lain dalam industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan UKM.
2. Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan yang juga politikus Partai NasDem. Ia merapat ke Istana setelah Sri Mulyani yang sebelumnya telah tiba di sesi kedua pengenalan calon menteri Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Syahrul Yasin Limpo mengaku mendapatkan arahan terkait dengan pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun, dia belum menyebut posisi menteri. Ia diperkirakan di posisi Menteri Pertanian.
"Saya tidak disampaikan menteri apa, yang banyak beliau tanyakan saya bagaimana membuat agar 267 juta jiwa (rakyat Indonesia) itu kita bisa jamin agar mereka besok kehidupan lebih baik lebih damai tenteram, teratur, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya lebih khusus di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya," kata Syahrul.
3. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Jokowi-JK yang juga politikus Partai Golkar menjadi orang ketiga yang merapat ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menteri Sosial dari Kabinet Jokowi sebelumnya dan juga politikus Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa posisinya pastinya di jajaran kementerian akan diumumkan oleh Presiden langsung. Meskipun demikian, dia diperkirakan menduduki jabatan Menteri Perindustrian karena diminta mengurusi terkait dengan industri.
“Beliau (Jokowi) memberikan tugas kepada saya berkaitan dengan pertama kita perlu membangun sumber daya manusia yang unggul di segala bidang dan beliau menugaskan kepada saya berkaitan dengan pentingnya kita melakukan transformasi manufaktur, mengingatkan pentingnya kita bisa menciptakan kondisi di mana industri kecil bisa jadi rantai pasokan di industri," kata Agus kepada wartawan.
4. Juliari Batubara, politikus PDIP yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP. Juliari Batubara diminta Presiden Jokowi untuk menangani masalah kemiskinan dan penanggulangan bencana. Juliari diperkirakan akan menjadi Menteri Sosial.
"Pak Presiden meminta pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penanggulangan bencana, bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih tepat sasaran," kata Juliari usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
5. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jokowi-JK periode 2014—2019 yang juga politikus NasDem. Siti kembali ditunjuk untuk menduduki jabatannya.
"Bapak mohon izin apakah boleh disebutkan kepada teman-teman pers karena pasti ditanyakan posisinya, kata Presiden boleh buat Bu Siti khusus boleh disebutkan ada kewajiban penugasan melanjutkan tugas-tugas yang belum diselesaikan," kata Siti.
Siti ditugaskan terkait dengan menjaga iklim investasi dan pembentukan omnibus law.
"Terkait saya ada dua, yaitu omnimbus law yaitu pertama permodalan, terkait lokasi dan lahan dan ketiga terkait persoalan lingkungan jadi bagian LHK ada dua bagian besar yang kementerian ini harus bantu tingkatkan dan mendukung investasi tanpa meninggalkan kelestarian alam," jelas Siti.
6. Suharso Manoarfa, Plt. Ketua Umum PPP. Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa mendapat tugas untuk membuat peta jalan ekonomi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019—2024.
"Presiden meminta saya untuk menyiapkan road map, bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu," kata Suharso seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
7. Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR Kabinet Jokowi-JK periode 2014—2019. Basuki akan menduduki kembali untuk masa jabatannya yang kedua.
"Pertama beliau menyampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang beliau sampaikan dalam visi kedua, mengonekkan apa yang sudah dibangun dengan kawasan khusus, pariwisata, dan kawasan industri," kata Basuki.
8. Ida Fauziyah, politikus asal PKB. Ida mengaku diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk membenahi sektor ketenagakerjaan. Ia diperkirakan menduduki Menteri Ketenagakerjaan.
"Saya diminta oleh Pak Jokowi untuk membantu beliau," kata Ida
9. Bahlil Lahadalia, pengusaha muda yang juga Ketua Umum HIPMI. Bahlil diperkirakan menduduki menteri terkait dengan UMKM karena diminta Presiden Jokowi untuk membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam Kabinet Indonesia Kerja jilid II.
"Tadi kami bicara soal pertumbuhan kawasan ekonomi baru, pemerataan ekonomi dari Aceh hingga Papua, dari UMKM naik jadi usaha menengah ke konglomerat semua bisa terjadi kalau terjadi proses investasi dan konsumsi," kata Bahlil
10. Zainudin Amali, politikus senior Partai Golkar. Ia menjadi politikus pohon beringin yang keempat yang dipanggil oleh Presiden Jokowi. Ia dan Presiden membahas upaya peningkatan prestasi di bidang olahraga. Zainuddin diperkirakan menduduki menteri terkait olahraga.
"Kami mendiskusikan prestasi anak-anak muda, kreativitas-kreativitas anak muda kita dan untuk juga bidang-bidang olahraga yang juga masih harus didorong untuk bisa berprestasi di tingkat internasional maupun regional," kata Zainudin usai bertemu Presiden Jokowi ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa.
11. Jenderal (Purn.) Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI 1999—2000 Jenderal dan Ketua Tim Bravo 5 pendukung Jokowi. Ia mengaku berdiskusi mengenai sumber daya manusia (SDM) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia tidak mengetahui pasti akan ditempatkan pada jabatan menteri apa.
"Saya diminta bergabung dalam Kabinet Kerja Jilid II, posisinya apa saya tidak tahu yang jelas banyak bercerita soal keamanan, pendidikan, masalah pembangunan SDM, saya sulit menebak SDM," kata Fachrul seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kerpesidenan, Jakarta, Selasa.
12. Abdul Halim Iskandar, politikus PKB yang juga kakak kandung Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Halim diperkirakan menjadi menteri yang mengurusi desa.
"Hari ini diskusi agak banyak berbagai permasalahan masyarakat sektor ekonomi infrastruktur dan sosial yang pasti beliau paham saya orang Jawa Timur dan dari desa. Saya yakin beliau paham dan PKB sebagai pengusung Bapak Jokowi tegak lurus menyukseskan program," kata katanya.
13. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengaku diminta kembali untuk menduduki jabatan sebagai Menkumham untuk kedua kalinya.
"Saya baru menghadap Bapak Presiden, beliau meminta saya membantu dia kembali. Kami diskusi banyak meminta agar usulan dua omnibus law disampaikan beberapa waktu lalu pada pidato pertama di MPR bisa betul-betul diselesaikan segera dan kita berkoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait," kata Yasonna.
14. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan era Jokowi-JK akan kembali menduduki jabatannya pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Tugas yang disampaikan Bapak Presiden, Indonesia dengan pulau-pulau yang banyak harus dipastikan terjadi konektivitas yang baik dan secara khusus bagaimana kita mendukung pariwisata dan mendukung dan bagaimana logistik bertambah baik. Jadi, saya ditugaskan melanjutkan tugas saya sebagai Menteri Perhubungan," katanya.
15. Sofyan Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN 20142019. Sofyan Djalil diminta untuk kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional 2019—2024.
"Saya sih rasanya masih melanjutkan pekerjaan yang belum selesai masalah agraria, masalah redistribusi, dan masalah reforma agraria," kata Sofyan Djalil.
16. Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Kabinet Kerja Jilid I mengaku diminta Jokowi untuk menangani bidang yang sama seperti sebelumnya. Namun, dia enggan menyebutkan posisinya yang akan diumumkan oleh Presiden Jokowi.
“Kalau diumumkan sekarang enggak serem dong, besok saja. Intinya Presiden meminta untuk saya bisa membantu beliau dan saya siap melaksanakan tugas. Bidangnya tidak berubah,” katanya.
17. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri 2014—2019. Tjahjo kembali dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri. Namun, dia masih merahasiakan posisi jabatannya.
"Jabatan besok saja, saya tidak ingin mendahului," kata Tjahjo.
18. Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas era Jokowi-JK. Presiden Joko Widodo meminta mantan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro tersebut untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
"Tadi Bapak Presiden ajak bicara, diskusi, fokus pada bagaimana kita memperkuat SDM di satu sisi. Akan tetapi, di sisi lain juga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita harus meningkatkan daya saing perekonomian kita, baik di sektor industri, pertanian, maupun yang lainnya," kata Bambang
19. Johnny G. Plate, Sekjen NasDem. Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, dia membahas tentang perkembangan start up business di Indonesia. Johnny diperkirakan menduduki Menteri Komunikasi dan Informatika.
"Berdiskusi tentang bagaimana pengembangan start up business, seperti unicorn, decacorn juga berbicara tentang regulasi perlindungan data-data pribadi dan juga yang berhubungan dengan data-data nasional yang kita butuh perlindungan," kata Johnny usai bertemu Presiden.
20. Agus Suparmanto, kader PKB, pengusaha dan juga Ketum PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) tersebut mengaku ditugaskan untuk menangani sektor perdagangan oleh Presiden Jokowi.
"Arahan Presiden, nanti ditugaskan Presiden di unsur bidang ekonomi. Mungkin besok saja, pengumumannya. Jadi discuss berkaitan dengan komoditas dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional," kata Agus.
21. Teten Masduki, Koordinator Staf Khusus Presiden mengaku ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengurus orang banyak, terutama terkait dengan ekonomi rakyat kecil.
"Bidang rakyat kecil, besok tunggu. Beliau punya concern memajukan ekonomi rakyat. Karena ini 'kan ekonomi kita ditopang ekonomi rakyat. Ingin dapat perhatian serius, kira-kira saya yang dianggap paling serius," katanya.
22. Dokter Terawan Agus Putranto, Kepala RSPAD dan dokter kepresidenan. Setelah resmi menerima amanah baru sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) di kabinet baru Jokowi, dr. Terawan menegaskan akan melepas semua jabatan, termasuk pensiun dari TNI.
"Saya tinggal semua, saya harus fokus untuk membantu Bapak Presiden dalam kabinet ini sehingga visi dan misi beliau bisa tercapai dengan baik," katanya.
23. Luhut Binsar Panjaitan, Menko bidang Kemaritiman pada era Jokowi JK. Luhut diperkirakan kembali menduduki Menteri Kordinator Kemaritiman. Hal ini karena Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Jilid I diminta oleh Presiden Jokowi untuk menangani bidang kemaritiman dan investasi.
"Saya dipanggil Presiden di-brief untuk tugas saya ke depan, nanti menangani mengenai maritim dan investasi," kata Luhut,
Sebelumnya, pada hari Senin (20/10), Jokowi telah memanggil 11 nama. Mereka adalah:
1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
2. CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim
3. Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama
4. Pendiri Mahaka Group Erick Thohir
5. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
7. mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno
8. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
9. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo
10. Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman
11. staf khusus Mensesneg Nico Harjanto
Pada Selasa (21/10), Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman mengatkan dirinya ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Juru Bicara.
Calon menteri, berikut 23 orang yang dipanggil pada hari kedua
Selasa, 22 Oktober 2019 22:12 WIB