Pemkab Kubu Raya belajar optimalisasi PAD dari Kota Semarang

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, belajar untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah dengan mendatangi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Bapenda Kota Semarang mempunyai sejumlah inovasi penting terkait pendapatan daerah. Karena itu, kami mengunjungi Bapenda Kota Semarang untuk mendalami inovasi-inovasi tersebut," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam di Sungai Raya, Minggu.

Dia menjelaskan, pada kunjungan itu, pihaknya mendalami lebih lanjut terkait dengan sejumlah prestasi dan inovasi dari Pemerintah Kota Semarang. Di mana beberapa di antaranya memang luar biasa.

"Pendapatan dengan pajak saja hampir mencapai Rp1,4 triliun. Ini setara dengan APBD Kabupaten Kubu Raya yang wilayahnya 20 kali lebih luas dari Semarang," tuturnya.

Yusran mengatakan, ada beberapa hal menarik dari Pemkot Semarang terkait optimalisasi pendapatan daerah, misalnya soal pajak, di mana penerimaan pajak Pemerintah Kota Semarang sangat baik, bahkan menjadi penyumbang terbesar dari total PAD Semarang.

"Salah satu yang menarik bagi kita, di Semarang penerimaan pajaknya sudah relatif mapan, artinya pajak dilakukan dengan official assessment system. Jadi pemerintah daerah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan, sehingga lebih ada kepastian dalam penerimaan daerah," katanya.

Sebagai kabupaten baru, Yusran menyebut Kubu Raya masih terus membangun sistem. "Kita sudah lama mendengar prestasi Pemkot Semarang soal pendapatan daerah, hanya baru kali ini berkesempatan melihat langsung," ujarnya.

Yusran mengungkapkan sejumlah hal menarik lainnya terkait optimalisasi pendapatan daerah di Semarang. Di antaranya sistem penungguan obyek pajak daerah. Di mana petugas langsung ke lapangan menunggu obyek pajak yang ditengarai tidak membayar pajak sesuai potensi yang sebenarnya.

Penungguan tersebut dilakukan selama sebulan penuh. Langkah optimalisasi lainnya, yaitu pemantauan dan operasi yustisi pajak dengan melibatkan media massa. Begitu juga pembaharuan dan pendataan pajak daerah secara berkala, kemudian operasional sistem dalam jaringan (online) pajak daerah dengan personel dari unsur ASN.

Inovasi menarik lain, lanjut Yusran, yakni peluncuran sarana pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui aplikasi Go-Pay. Wajib pajak di Semarang pun, ucapnya, juga dimudahkan dengan adanya fasilitas Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online (Lek Paijo).

Di mana wajib pajak dimudahkan untuk dapat mengurus sebagian keperluan perpajakannya melalui sebuah anjungan mandiri.

"Banyak hal yang menarik di sini. Salah satunya terkait inovasi kerja sama dengan Gojek. Karena kita punya keterbatasan sumber daya manusia petugas pemungut pajak. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah desa selama ini hasilnya juga belum optimal. Kerja sama dengan Gojek ini menarik," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang, Elly Asmara, mengatakan, penerimaan pajak Kota Semarang terus meningkat setiap tahunnya. Jika di tahun 2014 penerimaan pajak sekitar Rp791 miliar, maka di tahun 2018 telah mencapai sekitar Rp1,33 triliun.

"Tahun 2019 ini ditargetkan Rp1,4 triliun. Dari 11 jenis pajak daerah, PBB dan BPHTB masih menjadi primadona," katanya.

Elly menambahkan, sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kota Semarang dengan kontribusi mencapai 66 persen dari total PAD.