Gubernur ingatkan perlunya penyerapan investasi besar pada 2020

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengingatkan perlunya penyerapan investasi dalam jumlah besar pada 2020 melalui perbaikan sejumlah data yang dibutuhkan investor terutama data-data yang berhubungan dengan sumber daya alam.

“Badan Geospasial misalnya belum memiliki data yang komprehensif dan saat ini hanya sebatas di permukaan saja. Padahal kita butuh data menyeluruh di kedalaman tanah kita, apa-apa saja yang terkandung di tanah Kalbar. Kekurangan data ini juga menjadi titik lemah kita di mata investor,” ujar Sutarmidji saat mengikuti Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Kalbar 2019 di Pontianak, Selasa.

Ia memaparkan salah satu alasan investor enggan masuk ke Kalbar, dan secara umum wilayah lain di Indonesia adalah karena kurangnya data, padahal investor membutuhkan kepastian untuk mencegah risiko kerugian dan mencari potensi baru.

“Ibaratnya kita disuruh masuk ke dalam hutan belantara, tetapi tidak dikasih petunjuk jalan keluar. Mereka tidak berani akhirnya,” katanya.

Selain itu, faktor lain yang menghambat masuknya investasi adalah daya saing infrastruktur yang lemah, terutama dalam bidang energi.

Menurut dia, minimnya investasi manufaktur berskala besar di Kalbar disebabkan oleh keterbatasan sarana listrik yang berbiaya mahal. Bahkan saat ini Kalbar masih mengimpor listrik 220 MegaWatt dari Malaysia.

"Oleh karena itu, Pemprov Kalbar saat ini fokus untuk mencari solusi menciptakan energi murah, lewat rencana pembangunan PLTN dan energi alternatif lainnya," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa industri pengolahan atau smelter dapat berjalan ekonomis kalau satu Kwh harganya 6 sen dolar AS. Sedangkan saat ini harga jual listrik ke masyarakat 11 sen dolar AS per Kwh.

"Untuk industri lebih mahal lagi. Bagaimana kita mau bersaing. Sementara Malaysia mampu menghasilkan listrik yang harganya 3,5 sen per Kwh,” papar dia.

Dia juga meminta para kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kalbar untuk terus berinovasi dalam rangka mempercepat kinerja pelayanan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Selain saya berharap aturan-aturan birokrasi yang saklek dan menghambat investasi dilonggarkan agar ekonomi kita maju," papar dia.