Pontianak (ANTARA) - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyebut terjadinya antrian elpiji subsidi oleh masyarakat di Pontianak dipicu adanya informasi hoaks di media sosial (medsos) yang menyebut adanya kelangkaan elpiji tersebut.
"Padahal, pihak Pertamina sudah memastikan bahwa stok elpiji tabung tiga kilogram mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Bahasan usai memimpin pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah, di Pontianak, Rabu.
Sehingga, dampak dari informasi itu, terjadi kepanikan oleh masyarakat sehingga banyak yang antri membeli elpiji subsidi dan menimbulkan antrian panjang di pangkalan.
Dia minta kepada warga agar tidak panik karena Pertamina sudah memastikan stok gas elpiji tiga kilogram aman.
Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H, Bahasan mengatakan, adanya pertemuan HLM TPID Kota Pontianak dengan melibatkan stakeholder diharapkan inflasi bisa terkendali. Oleh sebab itu, dirinya berharap pihak terkait dan stakeholder selalu memantau ketersediaan komoditas pokok.
"Untuk menghadapi Idul Adha stok sembako aman, stok daging sapi juga aman," ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengendalikan produksi, distribusi dan pasar. "Dengan komunikasi yang terjalin antar berbagai instansi, apabila terjadi sesuatu bisa dilakukan tindakan secepatnya," ungkapnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Kalbar, Weddy Surya Windrawan mengatakan, ketersediaan stok elpiji lebih dari aman. Bahkan dengan adanya alokasi tahun 2020 dari pemerintah, kondisinya sudah lebih dari cukup.
Diakuinya, kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, konsumsi elipiji tidak sebesar sebelum pandemi, dan alokasi atau pasokan gas elpiji tahun ini lebih dari tahun kemarin. "Seharusnya masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan stok mencukupi," katanya.
Menurutnya, kebutuhan elpiji subsidi di Kota Pontianak dari 12 agen yang melayani masyarakat Pontianak, mencapai 21 ribu lebih tabung per hari.
Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap agen dan pangkalan yang melanggar ketentuan, bahkan ada sejumlah pangkalan dan agen elpiji yang dikenakan sanksi oleh Pertamina.
"Sanksi berupa pemotongan alokasi atau kuota, bahkan hingga pencabutan izin pangkalan," tegasnya.
Ia menambahkan, bagi pangkalan yang terbukti ilegal, beroperasi di luar ketentuan dan merugikan masyarakat, pihaknya akan mencabut izin pangkalannya.
Weddy menuturkan, Pertamina sudah membuat kebijakan dengan mewajibkan pangkalan hanya melayani satu orang untuk satu tabung elpiji subsidi. "Hal ini dilakukan untuk menghindari para pengecer yang membeli lebih dari satu tabung setiap kali pembelian," katanya.
