Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir dua tahun dengan kasus yang semakin meningkat seiring munculnya varian Delta di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.
Restriksi mobilisasi terus dilakukan guna menekan kasus hingga akhirnya kebijakan ini mempengaruhi pemulihan ekonomi yang sudah mulai berlangsung dan membaik secara signifikan.
Kondisi ekonomi makro dunia tak terkecuali Indonesia mengalami kontraksi akibat pandemi mulai triwulan II-2020 sampai triwulan I-2021 namun masih menunjukkan tren kenaikan.
Tren kenaikan ini terlihat dari ekonomi triwulan II-2020 hingga triwulan I-2021 yang tercatat masing-masing minus 5,32 persen, minus 3,49 persen, minus 2,19 persen dan minus 0,74 persen.
Indonesia pun berhasil keluar dari resesi ekonomi pada triwulan II-2021 karena mampu tumbuh melambung tinggi mencapai 7,07 persen sebagai hasil dari berbagai upaya pemulihan dari pemerintah.
Meski realisasi kuartal II-2021 merupakan pencapaian tertinggi sejak kuartal IV-2004, namun kewaspadaan terkait potensi risiko ekonomi kuartal selanjutnya akan berbalik arah masih membayangi.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan beberapa level yang sudah berjalan lebih dari satu bulan sehingga menekan hampir seluruh mobilitas masyarakat.
Vaksinasi kunci pemulihan
Sejumlah pihak akhirnya menggaungkan bahwa perekonomian yang belum pasti ini dapat diatasi dengan akselerasi program vaksinasi COVID-19 karena merupakan kunci pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menegaskan bahwa percepatan penanggulangan pandemi tidak hanya melalui PPKM namun juga dengan mengandalkan vaksin.
Menurut Piter, jika pemerintah terus mempercepat dan mengakselerasi program vaksinasi maka target untuk membentuk herd immunity juga akan cepat tercapai.
"Dengan demikian pandemi bisa mereda dan pemulihan ekonomi bisa segera dimulai,” katanya.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin turut menambahkan, pemulihan akan terjadi apabila tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan aktivitas terjamin melalui vaksinasi.
Dukungan berbagai elemen seperti pihak swasta sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya hambatan terkait distribusi vaksin yang belum merata.
Pemerintah sendiri selama ini sudah melakukan berbagai upaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan dosis vaksin salah satunya sebanyak 75 juta dosis yang akan datang pada Agustus 2021.
Data Kementerian Kesehatan juga mencatatkan pada September, Oktober, November dan Desember secara berturut-turut akan datang 70 juta, 40 juta, 35 juta, dan 38 juta dosis vaksin.
Dari angka tersebut nantinya Indonesia mendapat total sebanyak 258 juta dosis vaksin COVID-19 sampai akhir 2021 dan masih akan ditambah dengan perkiraan vaksin yang status pengirimannya belum pasti berjumlah 72,5 juta dosis.
Sementara jika ditotal antara vaksin yang sudah pasti pengirimannya dengan yang berstatus unfix maka persediaan vaksin di Indonesia akan mencapai 331,1 juta dosis vaksin.
Untuk mendapatkan vaksin yang berasal dari China, Inggris, Amerika, hingga Jerman tersebut Indonesia harus berebut dengan negara lain karena suplai vaksin yang diproduksi sangat terbatas.
Induk holding BUMN farmasi yakni Bio Farma yang mengemban tugas dari pemerintah sebagai penyedia vaksin COVID-19 juga terus berkomitmen menjaga pasokan vaksin.
Bio Farma mempunyai line of production baru yang awalnya hanya satu miliar dosis per tahun saat ini mempunyai tambahan 500 juta dosis per tahun.
Vaksin Merah Putih yang masih dalam proses transisi dari proses penelitian dan pengembangan dengan Bio Farma akan dilakukan uji klinis paling lambat pada awal tahun depan.
Setelah uji klinis dilakukan, delapan bulan kemudian diharapkan bisa mengantongi ijin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).
Vaksin Merah Putih merupakan program yang diikuti tujuh lembaga dan universitas yang ada di Indonesia yaitu salah satunya adalah Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan PT Biotis.
Sentra vaksinasi bentuk sinergi BUMN
Pemerintah mempercepat laju program vaksinasi COVID-19 dengan mengikutsertakan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan hingga TNI dan Polri.
Kementerian BUMN turut menjadi salah satu pihak yang gencar membuka sentra vaksinasi yang hingga Maret 2021 telah mencapai lima lokasi di antaranya dua sentra di Jakarta serta lainnya di Semarang, Banyumas dan Surabaya.
Tak hanya Kementerian BUMN, sejumlah perusahaan berplat merah turut mengadakan vaksinasi di lokasi yang ditentukan seperti Pelindo Pelindo III, PT KAI, PT Wijaya Karya, Taspen, BRI, BNI dan Bank Mandiri.
Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga ikut dalam menyediakan fasilitas layanan vaksinasi COVID-19 bagi penumpang yang telah memiliki tiket penerbangan Garuda Indonesia.
Selain itu, bank BUMN turut berperan aktif dalam program vaksinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan & Kementerian kesehatan yang menyasar 13 kota besar dengan target 112.920 ribu orang.
Tantangan lain
Di sisi lain, pemerintah masih harus bekerja lebih keras untuk mengatasi tantangan vaksinasi lainnya yaitu menangkal kelompok anti vaksin yang dapat menghambat pencapaian target herd immunity.
Padahal Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan DKI Jakarta dan Bali mampu mencapai 100 persen target sasaran vaksinasi dosis pertama hingga akhir Agustus.
Satgas COVID-19 menjelaskan terdapat sejumlah cara untuk menangkal penolakan vaksinasi di tengah masyarakat seperti melakukan edukasi, kampanye vaksin, dan sosialisasi protokol kesehatan.
Tak hanya kelompok anti vaksin, pemerintah juga dihadapkan dengan banyaknya hoaks atau berita bohong terkait vaksinasi yang telah mempengaruhi masyarakat agar enggan divaksin.
Dalam hal ini, masyarakat harus cerdas dan selektif dalam menerima informasi sebelum mempercayai dan membagikannya kepada orang lain sehingga rantai berita bohong dapat terputus.
