Sintang (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat bersinergi bersama Komisi IX DPR RI menggelar kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana dan secara substansi, sosialisasi tersebut menggaungkan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kalbar khususnya di Kabupaten Sintang.
"Dengan memperhatikan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting yang mengamanatkan setiap pimpinan daerah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi diantara kementerian, lembaga pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa," kata Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang, Maryadi saat membacakan sambutan Bupati Sintang, Jumat.
Di katakan, pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan upaya persiapan membentuk 325 Tim Pendamping Keluarga(TPK), melakukan orientasi/pelatihan kepada kader TPK, bidan koordinator, dan penyuluh KB se Kabupaten Sintang, serta melakukan rapat koordinasi pembentukan TPPS tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
Hal itu diungkapnya saat membuka kegiatan sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja di Pendopo Bupati Sintang, Jum'at 25 Maret 2022.
"Selain itu Kami akan bergerak terus sesuai mekanisme dan tahapan tahapan yang telah ditetapkan bersama. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, saya mengajak semua pihak dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sintang," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Martin Suanta, Direktur Bina Kwalitas Pelayanan KB BKKBN Pusat yang hadir menyampaikan, bagaimana bisa mencapai generasi emas dengan sumber daya manusia yang unggul Indonesia maju namun kondisi Indonesia sesungguhnya pada saat ini masih tinggi angka stunting-nya.
"Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara maju, sementara kita masih punya angka Stunting nya sangat tinggi ketika SSGI 2021 dilaunching angka Stunting Indonesia di angka 24.04 persen," kata Martin.
Dari hasil sensus penduduk 2020 yang lalu dilakukan BPS di tengah COVID-19 secara online atau Sensus Penduduk Online (SPO) menyelesaikan dan mendapatkan hasil angka 272 juta penduduk Indonesia dan banyak di huni kaum milenial atau generasi z. Sebanyak 65 persen penduduk Indonesia. Dengan penduduk yang banyaknya diisi kaum milenial, Generasi Z bagaimana ke depan nanti masih banyaknya Stunting.
Terkait stunting, bagaimana kita bisa mencapai generasi emas kalau stunting nya tidak di eliminer tidak kita turunkan makanya kita gencar mengkampanyekan stunting. Seperti di ketahui bersama pada tahun 2021 presiden menunjuk langsung Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, setiap anak stunting sudah pasti pendek tapi setiap orang pendek belum tentu stunting. Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis dalam waktu yang cukup lama dan umumnya nampak saat anak itu usia dua tahun. Kapan waktu terbaik untuk mencegahnya, sejak dalam kandungan hingga anak usia dua tahun.
"Inilah gunanya ada TPK, tugas tim ini bekerja memonitor keluarga beresiko stunting mulai calon pengantin sampai anak usia dua tahun, ini merupakan program dan inovasi yang sangat luar biasa. Jadi kita mulai dari hulu, sebelum remaja menikah itu betul betul di intervensi," tuturnya.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar 1, Alifuddin, yang mengikuti secara virtual mengatakan, masalah stunting perlu banyak terlibat, bukan hanya BKKBN kita harapkan seluruh lapisan masyarakat juga harus terlibat termasuk DPR.
"Sebenarnya saya merupakan Dapil Kalimantan Barat 1, namun karena cintanya terhadap Kalimantan Barat maka kami pun melakukan Sosialisasi di Dapil Kalbar 2 dan untuk yang pertama kali ini dilakukan di kabupaten Sintang," ungkap Alifuddin.
Ia mengakui akan berbagi, sosialisasi Stunting ini tidak hanya harus dilakukan di Dapil Kalbar 1. Akan tapi ia juga akan mensosialisasikan Stunting ini di Dapil Kalbar 2 demi kemajuan Kalbar yang bebas stunting.
"Kami secara maksimal akan membantu BKKBN untuk melakukan sosialisasi program program Bangga Kencana yang sudah disepakati khususnya sosialisasi Stunting. Jika stunting ingin dihindarkan menikahlah dengan di rencanakan," ujarnya.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat dalam laporan nya mengatakan, sosialisasi kampanye percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja ini mengangkat tema "Ayo Cegah Stunting".
"Kegiatan kemitraan BKKBN - Komisi IX DPR RI merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya. BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka prevalensi Stunting," ujar Muslimat.
Adapun DPR RI lanjutnya, menjalankan fungsi pengawasan dan salah satu fungsi nya sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian kebersamaan antara BKKBN dan komisi IX DPR RI dalam kampanye pencegahan penurunan angka stunting.
"Dan, program Bangga Kencana ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik. Sebagai mitra BKKBN dan Komisi IX DPR RI selalu jalan berdampingan, saling bahu membahu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," terang Muslimat.
