Pontianak (ANTARA) - Setelah menunggu lama, keinginan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, terwujud setelah Raden Rubini Natawisastra atau lebih dikenal dengan dokter Rubini ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo.
Penghargaan diberikan kepada Rubini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 TK Tahun 2022 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 3 November 2022 bersama tokoh nasional lainnya.
Raden Rubini Natawisastra yang lahir di Bandung pada 31 Agustus 1906 itu adalah salah seorang cendekiawan terkenal di Kalbar berkat pengabdiannya kepada masyarakat sebelum Kemerdekaan RI.
Menurut biografi karya Muhammad Rikaz Prabowo, dr. Rubini adalah salah seorang dari beberapa dokter lulusan STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen atau Sekolah Kedokteran Bumiputra) dan NIAS (Nederlands Indische Artsen School, Surabaya), seperti dr. Agusjam, dr. Ismail, dr. Achmad Diponegoro, dr. Sunaryo, dr. Rehatta, dr. Salekan, dan dr. Sudarso.
Mereka mengabdi melebihi dari tugasnya sebagai dokter karena aktif dalam pergerakan kebangsaan melalui Partai Indonesia Raya (Parindra). Bahkan pada tahun 1939, Rubini dan rekan-rekannya masuk dalam daftar pengurus Parindra Kalbar.
Khusus Rubini, selain sebagai pemimpin rakyat, ia dikenal juga sebagai pejuang kemanusiaan karena pada era itu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap ibu dan anak di Kalbar.
Rubini kala itu bertekad menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan yang kerap terjadi dalam praktik bidan tradisional (dukun beranak). Selain buka praktik kedokteran umum di rumahnya di Landraad Weg (kini Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Pontianak), juga membuka praktik kebidanan, yang ditangani bidan bersertifikat. Ia dikenal sebagai dokter yang rendah hati dan tanpa pamrih.
Kematian ibu dan anak saat lahir kerap ditemui dalam misinya sebagai dokter keliling. Ia rutin mengunjungi desa-desa di luar Pontianak dengan kapal atau perahu, agar dapat menjangkau daerah terdalam di Kalbar, terutama di perdesaan di luar Pontianak, yang kini berada di sekitar wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah (sebelumnya Kabupaten Pontianak).
Dalam menjalankan tugas, Rubini dibantu istrinya, Amalia Rubini, yang ikut tergabung dalam gerakan Palang Merah dan lainnya.
Selain pada bidang kemanusiaan, sebagai pengurus Parindra, ia turut bergerak di bidang politik, dengan mendorong partai ini memberikan perhatian pada program-program pemajuan kehidupan rakyat.
Di samping itu, ia kerap menyuarakan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat di Kalbar yang masih jauh tertinggal dari wilayah lain, baik fasilitas maupun SDM-nya.
Menjelang masuk tentara Jepang karena berkobar Perang Pasifik, pada 1941 pemerintah kolonial mengadakan evakuasi terhadap pejabat-pejabat Belanda, penduduk, dan tokoh-tokoh masyarakat penting pribumi, Rubini, juga turut diajak. Akan tetapi, karena kecintaannya kepada Kalbar, dia menolak dievakuasi oleh pemerintah kolonial ke Jawa dan lebih memilih tetap tinggal di Kalbar.
Setelah dokter-dokter Belanda dievakuasi, keadaan makin rumit karena Kalbar kekurangan tenaga kesehatan. Padahal pada Desember 1941 Pontianak sudah mulai dijatuhi bom oleh Jepang yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Atas dasar itu, pemerintah kolonial yang kian terdesak kemudian mengangkat dokter Rubini sebagai perwira kesehatan cadangan dengan pangkat Letnan Dua untuk mengurusi rumah sakit militer yang ditinggalkan dokter-dokter Belanda.
Merawat korban
Bersama dokter-dokter pribumi lainnya yang menolak dievakuasi, Rubini merawat para pasien korban pengeboman Jepang.
Sekitar bulan Februari 1942, Jepang yang telah berkuasa di Indonesia, membubarkan seluruh organisasi dan kegiatan politik, termasuk Parindra. Di sisi lain, Rubini yang tetap berprofesi sebagai dokter berusaha untuk pura-pura bekerja sama dengan Jepang agar kegiatan-kegiatan politik yang dia bina secara sembunyi tidak terbongkar.
Para aktivis itu kemudian mendirikan organisasi Nissinkwai yang seolah-olah mendukung Jepang. Di sisi lain, Rubini mulai menerima laporan-laporan kejahatan Jepang terhadap rakyat, terutama pada kaum perempuan yang menerima kekerasan seksual. Bahkan Rubini turut merawat para perempuan malang tersebut, baik di rumah sakit maupun rumah praktiknya. Hal ini kian membulatkan tekadnya untuk melawan penindasan Jepang.
Jepang kemudian menilai pergerakan aktivis di Nissinkwai sebagai bentuk ancaman. Organisasi itu kemudian dibubarkan. Para aktivisnya kemudian bergabung di Pemuda Muhammadiyah, agar dapat berdiskusi membicarakan langkah perjuangan dalam selubung kegiatan keagamaan. Awal tahun 1943, Rubini menerima dr. Susilo dan Makaliwey yang datang dari Banjarmasin.
Mereka menyampaikan bahwa di Banjarmasin akan ada gerakan melawan Jepang dan di Pontianak juga untuk turut serta. Dengan begitu Rubini mulai mengadakan konsolidasi aktivis dan sejumlah tokoh kesultanan, untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang, yang rencananya pada Desember 1943.
Menurut laporan Jepang, Rubini yang dianggap sebagai pemimpin gerakan itu membentuk pasukan bersenjata yang bernama "Soeka Rela".
Nahasnya, rencana aksi ini diketahui Jepang karena adanya sejumlah orang yang berkhianat sebagai mata-mata Jepang. Selain itu, kegagalan aksi di Banjarmasin juga menyeret sejumlah nama di Pontianak, termasuk Rubini dan rekan-rekannya.
Mulai bulan Oktober 1943, aksi-aksi penangkapan terhadap para tokoh yang dianggap terlibat atau berbahaya bagi Jepang diciduk dan kemudian banyak yang dieksekusi di Mandor. Koran Borneo Sinbun, 1 Juli 1944, memberitakan bahwa Jepang telah mengeksekusi orang-orang yang terlibat dalam komplotan perlawanan. Sebanyak 48 di antaranya dianggap sebagai pemimpin perlawanan, termasuk Rubini dan istrinya, Amalia Rubini.
Selain itu, terdapat nama-nama lain, seperti Sultan Syarif Muhammad Alqadri (Sultan Pontianak), Pangeran Agung, Pangeran Adipati, dokter, insinyur, guru, dan masih banyak kaum intelektual lain, termasuk sultan/panembahan.
Pahlawan nasional
Usulan Rubini sebagai pahlawan nasional kemudian dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang berkedudukan di Jakarta. Dari 18 usulan calon pahlawan nasional (CPN) se-Indonesia yang masuk tahun ini, hanya delapan calon memenuhi syarat umum dan khusus sehingga diadakan verifikasi lapangan ke Kalbar. Dokter Rubini termasuk delapan CPN yang memenuhi syarat.
Kelayakan disebut pahlawan nasional atas Rubini karena perjuangannya menentang penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu. Namanya telah diabadikan di sejumlah tempat untuk mengenang jasa dan perjuangannya, seperti nama jalan di Kota Mempawah, Pontianak, dan Bandung, serta RSUD di Mempawah. Selain itu, dr. Rubini menjadi nama taman di Mempawah.
Ketum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Kalbar Syafaruddin Daeng Usman menyatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada dr. Rubini menunjukkan jelas bahwa keberhasilan itu bukan kerja tunggal seseorang, melainkan kerja kolektif dan kerja bersama.
Cepatnya waktu dari saat usulan (oleh pengusul dan dikawal pihak Kowani atau juga ahli waris tokoh yang bersangkutan dan oleh pihak lainnya) hingga penganugerahan oleh Presiden (setelah tahapan dan proses), memiliki catatan tersendiri yang merupakan kerja keras semua pihak.
"Penting pula mengingat bahwa capaian ini merupakan kerja kolektif hingga kemudian dianugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dokter Rubini," katanya.
Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie menyampaikan selamat karena apa yang sudah Rubini lakukan untuk Kalbar sangat besar dan memang patut diberi penghargaan oleh negara.
"Karena beliau adalah salah seorang putra terbaik Indonesia yang rela mengabdikan dirinya untuk membela rakyat dan negaranya dari penjajahan Belanda dan Jepang," katanya.
Kemerdekaan seperti yang dicita-citakan oleh para pahlawan, termasuk Rubini, memang sudah tercapai. Kini, saatnya generasi sekarang berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa.
Editor: Achmad Zaenal M
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dokter Rubini, pejuang kemanusiaan dan tokoh pergerakan asal Kalbar
