Dinkes Ketapang berharap terus ada penerimaan ASN atau PPPK

Ketapang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ketapang, Kalbar, berharap terus ada  penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan di daerah itu.

"Karena sesuai visi misi Dinkes dan Pemerintah Daerah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera tentu pastinya harus sehat, kesehatan tentu membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup berdasarkan beban kerja. Mudahan penerimaan tenaga kerja kesehatan terus dilakukan pemerintah," ujar Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan (Dinkes) Ketapang, Margareta Diana saat ditemui Antara di Ketapang, Rabu. 

Ia menegaskan berdasarkan kebutuhan sembilan  tenaga  strategis bidang kesehatan di Ketapang saat ini masih terdapat kekurangan. Dinkes Ketapang membawahi 24 puskesmas, satu laboratorium kesehatan daerah dan satu rumah sakit. Khusus rumah sakit mempunyai kewenangan mengurus pegawainya sendiri. 

Dinkes Ketapang sesuai data terakhir pada 2022 membutuhkan  tenaga strategis kesehatan sebanyak 1.697. Saat ini ASN dan tenaga kontrak bidang kesehatan baru 1.434 orang yang terdiri dari  782 ASN dan  tenaga kontrak  692 orang. sehingga masih diperlukan lagi sebanyak  263 orang. 

"Sembilan tenaga strategis itu di antaranya dokter, bidan, perawat, apoteker, tenaga sanitasi, tenaga promosi kesehatan dan lainnya. Semua dihitung berdasarkan luas wilayah, jumlah fasilitas yang ada dan sebagainya," tutur Diana.

Ia menambahkan saat ini memang berlangsung tes penerimaan PPPK di Ketapang. Terkait itu usulan pada pembukaan penerimaan PPPK pada 2022 ini berdasarkan data SISDMK ada 955. Namun yang bisa mendaftar mengikuti penerimaan PPPK tahun ini hanya 795 orang. 

Kemudian berdasarkan surat yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bahwa usulan PPPK Nakes Ketapang sebanyak 500 orang. Namun jumlah 500 itu juga akan dirapatkan kembali berdasarkan kemampuan daerah.

"Jadi kita selanjutnya belum tahu apa kebijakan daerah nantinya. Hanya bicara kebutuhan tentu terus bergerak, jika ada penambahan fasilitas seperti gedung dan alat kesehatan. Maka pasti akan membutuhkan tenaga lagi," jelas Diana.