Kabupaten Kapuas Hulu harap APBN 2023 pulihkan ekonomi di daerah

Kapuas Hulu (ANTARA) - Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan dan harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," kata Fransiskus Diaan di Putussibau, Kapuas Hulu, Minggu.

Fransiskus mengatakan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi ekonomi dunia sedang bergolak, namun ekonomi Indonesia termasuk baik.

Meskipun demikian, lanjutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II Tahun 2022 tumbuh 5,44 persen dan di kuartal III tumbuh lebih baik di angka 5,72 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada Triwulan III-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 6,48 persen.

"Secara kumulatif Triwulan III-2022 terhadap kumulatif Triwulan III-2021, ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen," jelasnya.

Meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan Triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan II-2022 membuat ekonomi tumbuh 1,15 persen, imbuhnya.

Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kondisi perekonomian Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku Triwulan III-2022 mencapai Rp64.218,70 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp37.295,06 miliar.

"Volume perdagangan kita juga disampaikan terus tumbuh hingga mencapai 58 persen dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut, ini juga sesuatu yang harus kita syukuri," tuturnya.

Namun demikian, sesuai pesan Presiden Jokowi, pemerintah daerah harus waspada dan hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja.

"Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis; bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada," kata Fransiskus.

Selain itu, strategi dalam merespons tantangan ekonomi global, seperti tergambar dalam APBN Tahun 2023, menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi.

Pemerintah daerah juga memiliki andil dalam memastikan distribusi dan pasokan di daerah masing-masing sehingga harga terkendali. Untuk itu, APBN Tahun 2023 difokuskan pada enam kebijakan, antara lain penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," jelasnya.

Kemudian, APBN juga untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Selanjutnya, untuk revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi," tambahnya.

Terakhir ialah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat dari semua pihak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta kepada seluruh satuan kerja (satker) dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya harapkan percepatan realisasi belanja di APBN maupun APBD Tahun 2023 dapat dilakukan oleh satuan kerja dan OPD," ujar Fransiskus.