Kalbar gencarkan Galar Pangan Murah upaya kendalikan inflasi

Pontianak (ANTARA) - Kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus digencarkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengendalian inflasi di daerah.

"Kami terus menggencarkan GPM di Kalbar dan kali ini hadir dirangkaian HUT Ke-67 Pemprov Kalbar. GPM terbukti di antara jurus jitu mengendalikan inflasi daerah," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Herti Herawati, di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa dengan GPM memberikan akses pasar dan harga pangan yang murah kepada masyarakat. Hal itu karena ada subsidi dan barang disuplai dari agen langsung.

"Sehingga sebagaimana nama kegiatan GPM, harga pangan strategis yang dihadirkan harga di bawah pasar. Masyarakat didekatkan pasarnya dan harga lebih murah. Dengan begitu daya beli bisa meningkat dan inflasi daerah bisa terkendali," kata dia.

Menurutnya, dengan GPM dan kegiatan bersama lainnya antara instansi atau multi pihak baik dalam TPID atau lainnya mampu membuat inflasi Kalbar pada 2023 sebesar 2,02 persen (year on year/yoy) dan angka itu terendah se-Kalimantan dan Kalbar masuk provinsi terendah keempat secara nasional.

"Semua pihak bergerak bersama memantau perkembangan harga, stok barang, distribusi dan aksi nyata serta lainnya. Hal itu terus ditingkatkan sinergi dan kolaborasi," kata dia lagi.

Terkait kegiatan GPM di momen HUT Ke-67 Pemprov Kalbar, disediakan beras dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar 6 ton, gula 1.000 kg, minyak goreng 1.000 liter dengan kualitas semua barang premium.

Kemudian ada juga dari Bulog 2,000 paket atau setara beras 2 ton, minyak goreng 400 liter dan gula 400 kg. Untuk harga barang yang semua premium dalam GPM, yakni untuk beras Rp60 ribu/5 kg, minyak goreng Rp15/kg, dan gula Rp15 ribu/kg.

Sekda Kalbar Muhammad Bari yang meninjau kegiatan GPM menyampaikan bahwa kegiatan tersebut terus digelar oleh pemerintah provinsi dan juga diimbau pemerintah kabupaten juga demikian.

"Pemprov Kalbar terus melakukan upaya pengendalian inflasi dan kami terus mengajak dan mengimbau pemerintah kabupaten dan kota demikian. Kita harus mempertahankan pengendalian inflasi dengan maksimal seperti tahun sebelumnya berada posisi keempat secara nasional terendah," kata dia pula.