Jakarta (ANTARA) - Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Mengenai fakta bahwa perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait perolehan suara Pilpres 2024 yang belum final, Bahlil mengatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Ia menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi dan rancangan saja.
"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.
Saat ditanya apakah Sidang Kabinet Paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden lain, Bahlil mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail.
"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," ujar Bahlil.
Yang jelas, kata dia, begitu masa jabatan Presiden Joko Widodo selesai Oktober 2024, maka otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna saat ini.
Senada, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memang membahas program-program prioritas presiden terpilih mendatang.
Berkaitan dengan program makan siang gratis, ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujarnya.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah memang berfokus pada pagu indikatif dan program-program yang menjadi prioritas pemerintahan mendatang, seiring dengan hasil penghitungan resmi KPU mengenai siapa presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.
Menurut Sri Mulyani target defisit APBN 2025 juga sudah harus memasukkan program-program prioritas presiden terpilih nantinya.
