Pelayanan publik bentuk konkret kehadiran negara untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan pelayanan publik merupakan bentuk konkret kehadiran negara bagi rakyatnya.

AHY pun mengapresiasi kinerja Ombudsman RI dalam hal pengawasan pelayanan publik.

"Kita mengapresiasi apa yang telah dijalankan Ombudsman selama lebih dari dua dekade. Menjadi institusi yang independen, memberikan pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk mencegah berbagai praktik maladministrasi," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen turut serta memberikan keadilan pertanahan dan tata ruang, termasuk juga kaitannya dengan tujuan pengembangan pertumbuhan ekonomi.

"Saya berharap sekali Kementerian ATR/BPN dapat bersinergi, berkoordinasi, serta berkolaborasi dengan lembaga seperti Ombudsman. Sebelumnya, saya juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam hal pemberantasan mafia tanah," ujar AHY.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan Kementerian ATR/BPN senantiasa hadir sesuai fungsinya, khususnya dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang baik dan berkeadilan.

"Dalam laporan yang masuk di Ombudsman pusat maupun daerah, ada beberapa yang berhubungan dengan pertanahan karena kegiatan pertanahan memang urusan yang melibatkan kepentingan banyak kalangan masyarakat," kata AHY.

AHY sebelumnya menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 pada Kamis (14/3/2024) di Jakarta. Kegiatan ini sebagai bentuk penyampaian capaian Ombudsman pada 2023, khususnya dalam hal pengawasan pelayanan publik.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam sambutannya saat acara tersebut mengatakan bahwa aspek pemerintahan terus berbenah melalui kebijakan reformasi birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan inklusif.

Menurutnya, Ombudsman menjadi lembaga yang berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya apresiasi kiprah Ombudsman dalam perannya membentuk ekosistem penyelenggaraan negara di sektor pengawasan pelayanan publik. Ini adalah wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih dalam perumusan kebijakan publik berbasis aduan masyarakat," ujar Wapres.