Jakarta (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Ketapang, H Farhan menghadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di gedung Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin.
Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia (RI), Ir H Joko Widodo dan Wakil Presiden, Prof DR KH Ma'ruf Amin. Usai acara, Wabup mengucapkan selamat kepada Pemerintah Pusat yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke delapan kalinya.
Wabup juga menegaskan akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dalam pidatonya. "Kami tadi hadir sekaligus mendengarkan arahan Bapak Presiden serta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," kata Wabup melalui rilis Bagian Prokopim Setda Ketapang.
"Dari arahan tersebut, kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Bapak Presiden, sebagaimana yang telah kita laksanakan selama ini. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pembangunan berkelanjutan," lanjut Wabup.
Pada acara tersebut, Presiden Jokowi menerima langsung penyerahan LHP LKPP tahun 2023 dari Ketua BPK RI dengan opini WTP. Presiden pun menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
"Saya juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini. Namun saya mengingatkan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban," kata Presiden
"Sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban menggunakan dan menjalankan. Serta mempertanggung jawabkan APBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara) dan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) secara baik," lanjut Jokowi.
Terakhir dalam sambutannya Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah. Semuanya agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD semakin baik.
