Ankara (ANTARA) - Presiden Sri Lanka yang baru terpilih, Anura Kumara Dissanayake, menegaskan bahwa pemerintahnya mencari pendekatan alternatif untuk meringankan beban rakyat negara itu.
Pria berhaluan Marxis itu mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam pertemuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) di Kolombo, menurut laporan News Wire pada Kamis (3/10).
Sri Lanka harus membayar utang luar negeri sebesar 46 miliar dolar AS (Rp712,1 triliun) dan belum mampu membayar cicilan sejak 2022.
Selain menegaskan kembali dukungan pemerintah terhadap program-program IMF, Dissanayake menekankan pentingnya mencapai target lewat cara-cara alternatif yang bisa meringankan beban rakyat.
Dia mengatakan pemerintah juga berencana memperluas belanja sosial dan menawarkan keringanan pada mereka yang terbebani oleh PPN dan PPh yang tinggi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Lanka terjerat utang, presiden baru cari cara kurangi beban rakyat
