Disdikbud Kalbar pastikan kesetaraan pendidikan untuk semua anak

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menegaskan komitmennya untuk menyediakan pendidikan yang setara bagi semua anak di setiap jenjang pendidikan.

"Kita memberikan pendidikan yang sama untuk semua orang. Jadi, semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara, tanpa pembedaan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Rita Hastarita, saat menghadiri acara penganugerahan Inclusive Education Award (IEA) yang dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kalbar, Senin.

Rita menjelaskan, kebijakan ini diimplementasikan dengan menggabungkan siswa berkebutuhan khusus dan berbakat istimewa di kelas reguler. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendorong anak-anak untuk berkembang bersama di dalam lingkungan yang sama.

Sebagai bentuk kesiapan, Rita menyampaikan telah membuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) untuk menerima anak-anak dengan disabilitas di seluruh SMA dan SMK negeri mulai tahun 2024.

"Di tahun ini, penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah terbuka bagi anak-anak disabilitas di seluruh SMA dan SMK negeri," tuturnya.

Ia mengatakan Dinas Pendidikan Kalbar juga telah melatih para guru agar mampu mendampingi dan memenuhi kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan khusus.

"Guru-guru sudah kita latih agar dapat mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dengan baik," katanya.

Rita mengungkapkan harapan besar agar seluruh anak di Kalimantan Barat dapat menikmati hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang setara dan inklusif.

"Ya, harapan ke depan saya ingin semua anak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana IEA, Fitri Darsini, menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, tetapi pendidikan bagi semua anak.

"Pendidikan untuk semua, mengakomodir semua ragam anak. Ada hak, tentu ada kewajiban. Mereka berhak masuk ke sekolah-sekolah, dan pemerintah berkewajiban menyediakan layanan yang layak bagi anak-anak," kata Fitri.

Ia berharap dengan adanya parameter yang jelas dari dewan pendidikan, tim penilai, dan tim panitia, ke depannya inklusivitas pendidikan di Kalimantan Barat dapat terus ditingkatkan.