Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak menggelar dialog kerukunan umat beragama menjelang Pilkada 2024 sebagai langkah mewujudkan pesta demokrasi aman dan damai.
"Saya berharap melalui pertemuan dan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ini bisa menyampaikan pesan kedamaian dan ketenangan menjelang Pilkada 2024 yang akan digelar 27 November mendatang," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Edi Suryanto usai membuka Dialog Kerukunan Umat Beragama menyongsong Pilkada aman dan damai di Pontianak, Selasa.
Ia berharap melalui dialog para tokoh agama bisa menyampaikan pesan-pesan kedamaian kepada umatnya masing-masing. Menurutnya peran tokoh agama sangat penting dalam menciptakan suasana kondusif karena memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik di masyarakat.
“Tokoh agama adalah panutan bagi umat. Mereka memiliki kapasitas untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah,” sebutnya.
Ia mengatakan saat ini situasi dan kondisi di Kota Pontianak menjelang Pilkada Serentak 2024 secara umum aman dan kondusif.
"Namun demikian, seluruh pihak dan elemen masyarakat diminta untuk tidak lengah dan meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusif menghadapi Pilkada 2024 pekan depan," ucapnya.
Pemerintah Kota Pontianak bersama pihak terkait telah melakukan pemetaan dan mengumpulkan informasi terkait risiko-risiko yang mungkin terjadi saat Pilkada 2024. Ia berharap semua pihak berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya Pilkada.
"Insya Allah Pontianak aman, tetapi ini tetap terus harus kita jaga, jangan sampai kecolongan," pesannya mengingatkan.
Penyebaran isu-isu hoaks di masa Pilkada 2024 juga menjadi salah satu yang mesti diantisipasi. Edi Suryanto menyebut, satu-satunya kekuatan yang paling besar dalam mengantisipasi penyebaran hoaks adalah masyarakat.
Masyarakat menjadi bagian penting dalam menangkal maraknya hoaks. Oleh sebab itu, perlu adanya interaksi dengan akar rumput atau masyarakat paling bawah, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah hingga RT dan RW.
"Makanya dengan potensi hoaks ataupun fitnah, berita bohong maupun hasutan di masyarakat itu kita jaga semua jangan sampai terprovokasi," ungkapnya.
