Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat mendatangi sejumlah daerah untuk memastikan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara, dijalankan dengan baik.
"Sedikitnya empat daerah telah didatangi, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah daerah harus segera bergerak untuk mengefisienkan anggaran, terutama dari transfer ke daerah di mana langkah ini penting agar penggunaan APBD lebih efektif dan sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto," kata Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap di Pontianak, Sabtu.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran negara, yang mencakup APBN dan APBD sebesar Rp306 triliun.
Rudy menjelaskan dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran, BPKP menggunakan pendekatan ex-ante evaluation, yang tidak hanya menilai efektivitas dan efisiensi program, tetapi juga memetakan risikonya.
"BPKP membantu pemerintah daerah dalam memetakan risiko serta menyusun langkah mitigasi sebagai bahan revisi rencana dan anggaran yang diminta oleh Presiden," tuturnya.
Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, BPKP bersama Gubernur Kalbar akan mengundang seluruh kepala daerah terpilih pada 2025 untuk menyamakan persepsi terkait Instruksi Presiden. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah akan dinilai kembali keselarasan dan relevansinya dengan Astacita Presiden serta konteks lokal masing-masing wilayah.
Salah satu fokus evaluasi adalah peran pemerintah daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Rudy, program ini berpotensi menimbulkan risiko pengurangan porsi belanja daerah, seperti belanja modal dan belanja pegawai.
Namun, ada pula dampak positif, seperti pemerataan perputaran ekonomi di tingkat desa, peningkatan investasi di BUMDes dan koperasi, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Untuk mengoptimalkan program MBG, BPKP telah menyusun sejumlah rekomendasi bagi pemerintah daerah. Badan perencanaan daerah diminta merancang kegiatan pendukung MBG dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kodim/Kodam setempat.
Dinas kesehatan diharapkan menyiapkan sertifikasi kebersihan dan sanitasi (HSLS) serta mengawasi kualitas sumber air bersih untuk dapur MBG. Sementara itu, dinas pertanian, peternakan, dan perikanan bertanggung jawab menjamin ketersediaan dan keamanan bahan pangan lokal.
Selain itu, dinas pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat memberdayakan petani, peternak, dan nelayan, serta mendukung perkembangan BUMDes, UMKM, dan koperasi. Dinas pekerjaan umum bertugas menyiapkan infrastruktur konektivitas dan pengelolaan limbah dapur MBG, sedangkan dinas pendidikan diminta mendata calon penerima manfaat MBG, mendistribusikan makanan, serta memberikan pelatihan bagi tenaga kependidikan terkait program tersebut.
Rudy menegaskan, dengan rencana peluncuran MBG secara serentak pada 17 Februari 2025, pemerintah daerah harus memastikan kesiapan masing-masing wilayah. Dari hasil pengawasan di Kabupaten Sambas per 21 Januari 2025, BPKP menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti verifikasi perjanjian kerja sama, sasaran penerima manfaat, ketersediaan peralatan masak dan makan, serta uji kualitas air.
"Tak hanya di Sambas, Pemerintah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kubu Raya juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," katanya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Singkawang Sumastro, Bupati Sambas Satono, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, dan Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat.
Mereka menegaskan bahwa komunikasi intensif dengan BPKP akan memastikan keberhasilan program efisiensi anggaran dan MBG di masing-masing daerah.
"Setelah mendatangi sejumlah pemerintah daerah, BPKP akan menyampaikan rekomendasi terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar program efisiensi ini dapat berjalan sesuai harapan," kata Rudy.
