Jakarta (ANTARA) - Di era 60an ketika menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), John F Kennedy pernah berkata "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins"- "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai".
Kalimat itu seyogyanya mengakhiri kebimbangan mereka, para kepala daerah yang pekan lalu sempat dihadapkan pada simalakama antara loyalitas pada partai atau memenuhi panggilan negara.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sempat menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun apapun itu, dalam kancah politik, setiap keputusan strategis sering kali menyimpan pesan ganda yang kerap melampaui apa yang terlihat.
Di satu sisi keputusan sejumlah kepala daerah yang pada akhirnya tidak hadir dalam retret di Akmil itu bukan sekadar bentuk ketidakhadiran, banyak yang menyebut keputusan itu sebagai sebuah pernyataan pembangkangan terhadap hierarki kepemimpinan yang telah ditetapkan.
Jika ditelisik lebih dalam, ketidakhadiran maupun perintah ketidakhadiran menyiratkan protes atau manuver politis terhadap otoritas tertinggi yaitu presiden yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan pengayom kepentingan bangsa sekaligus panglima tertinggi.
Tindakan tersebut pada akhirnya mendatangkan dilema yang mendalam bagi para kepala daerah untuk memilih antara loyalitas kepada partai dan penghormatan terhadap prinsip kenegaraan yang sesungguhnya.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.
"Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai,” katanya.
Memang dalam tatanan politik yang ideal, setiap elemen pemerintahan dan partai seharusnya menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi partai.
Presiden, sebagai figur yang memikul amanah tertinggi, bukan hanya representasi kekuatan politik, tetapi juga lambang integritas dan identitas bangsa.
Oleh karena itu, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam konteks ini, seolah mengisyaratkan ketidakmampuan untuk menyelaraskan kepentingan partai dengan semangat kebangsaan.
Mereka, dengan tidak hadir, seolah menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu narasi kepemimpinan, sebuah narasi yang mengedepankan pertimbangan politis di atas prinsip kenegaraan.
Kata Hendri, surat larangan untuk hadir dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDI Perjuangan itu tidak tegak lurus pada Presiden RI.
Lebih jauh, perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi menimbulkan dilema etika dan politis yang mendalam.
Dengan adanya tindakan ini, maka gambaran politik Indonesia semakin dipenuhi oleh pertentangan antara kepentingan kelompok dan identitas bangsa.
Ujian berat
Di sinilah terselip ironi yang patut direnungkan bahwa sebuah partai yang seharusnya menjadi perwujudan semangat nasional, ternyata jiwa besar mereka bisa saja teruji.
Ada yang ketika menghadapi ujian besar justru menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan internal sehingga mengorbankan prinsip-prinsip kenegaraan yang lebih luas.
Sebagai contoh, sebuah studi kasus yang dapat dijadikan refleksi adalah dinamika internal dalam Partai Konservatif Inggris pasca-Brexit.
Pada masa itu, perbedaan pandangan antara faksi-faksi di dalam partai menimbulkan ketegangan yang cukup signifikan.
Beberapa anggota memilih untuk menentang keputusan pimpinan yang telah disepakati, tidak semata-mata karena perbedaan ideologi, melainkan juga sebagai upaya menjaga kekuatan internal partai.
Konflik tersebut tidak hanya menggoyahkan fondasi partai, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang komitmen mereka terhadap visi nasional yang lebih inklusif.
Dalam konteks ini, para anggota yang memilih untuk menolak arahan pimpinan tampak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang sempit, sehingga mengesampingkan kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan dan persatuan negara.
Walaupun konteks sejarah dan dinamika politiknya tentu berbeda, benang merahnya tetap sama, tak lain adalah ketika kepentingan politik pribadi atau kelompok mulai mendominasi, nilai-nilai kebangsaan dan persatuan berisiko terkikis.
Kisah tersebut seolah menjadi cermin bagi situasi saat ini, di mana adanya kecenderungan untuk mencampuradukkan urusan partai dengan kepentingan nasional telah mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
Dalam tatanan kenegaraan, seorang negarawan seharusnya mampu mengambil jarak dari pertarungan internal dan menitikberatkan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Namun, ketika keputusan partai diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional, secara tidak langsung terjadi pergeseran nilai di mana loyalitas terhadap pimpinan partai mulai mendahului loyalitas kepada negara.
Dengan demikian, tindakan hal yang dilakukan oleh sejumlah pejabat bukan semata-mata merupakan respons terhadap perintah internal, melainkan juga merupakan penolakan simbolis terhadap apa yang dianggap telah menyimpang dari idealisme kenegaraan.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang secara tegas bahkan menilai sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri terkait pembekalan/retret kepala daerah sebagai bentuk penggembosan dan pembangkangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kondisi ideal, pimpinan seharusnya membuka ruang dialog dan musyawarah yang dapat mengakomodasi aspirasi berbagai elemen, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar kenegaraan.
Suatu kepemimpinan yang berwibawa akan menyelaraskan kepentingan internal partai dengan dinamika negara, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi tidak hanya di mata partai, tetapi juga di mata rakyat.
Jika tidak, maka politik praktis yang menyatu dengan tujuan kelompok akan terus menimbulkan perpecahan, mengikis kepercayaan publik, dan pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.
Realitas ini menuntut suatu refleksi mendalam, di mana setiap pemimpin, baik di tingkat partai maupun negara, harus mampu mengedepankan integritas sebagai modal utama.
Keterbukaan, dialog konstruktif, dan komitmen terhadap kepentingan umum harus dijadikan pedoman utama agar politik tidak semata-mata menjadi arena pertarungan ego dan kekuasaan.
Lebih bijaksana
Mengapa retret menjadi penting? Ini tentu agar kepala daerah yang baru terpilih dapat benar-benar memahami tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik.
Retret sendiri juga bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.
Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja.
Maka langkah strategis yang seharusnya diambil adalah mengembalikan semangat kenegaraan yang sesungguhnya yakni menempatkan retret ini pada posisi seharusnya.
Sekaligus menempatkan presiden sebagai simbol persatuan yang diharapkan agar mampu mengikat perbedaan dan menuntun bangsa menuju arah yang lebih baik.
Apabila sikap para kepala daerah yang tidak hadir ini dibiarkan terjadi, maka ini ibarat percikan api di tengah hutan kering, konflik yang lebih besar pun mudah berkobar dan mengancam stabilitas negara.
Dalam situasi seperti ini, analisis kritis harus terus dilakukan agar setiap tindakan politik tidak melunturkan semangat kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.
Ke depan, harus ada upaya bersama untuk menegakkan nilai-nilai integritas dan keberanian moral, yang menjunjung tinggi kepentingan negara di atas segala perhitungan politik sempit.
Hanya dengan demikian, bangsa ini dapat terus tumbuh dalam kerangka demokrasi yang sehat, di mana setiap keputusan tidak lagi dipenuhi oleh manuver politis, melainkan oleh tekad untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu dan berkeadaban.
