Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna memperkuat peran perempuan dalam sektor perdagangan.
Dalam kegiatan Gambir Trade Talk 18 di Jakarta, Kamis, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Rusmin Amin yang mewakili Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, mengatakan Kemendag berkomitmen memperkuat peran perempuan melalui reformasi kebijakan perdagangan, peningkatan representasi dalam pemimpinan, perluasan akses finansial, dan pelatihan berbasis digital.
"Kami juga melibatkan asosiasi perempuan dalam konsultasi kebijakan, serta mendorong manajemen berbasis talenta yang lebih inklusif terhadap pegawai perempuan. Kita tahu, membangun ekosistem yang setara tidak mudah," ujar Rusmin.
Rusmin menjelaskan, guna mendorong peran perempuan dalam sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama International Trade Center (ITC), telah melakukan pemetaan SheTrades Outlook Indonesia untuk mengidentifikasi kebijakan, undang-undang, maupun program yang mendorong partisipasi perempuan dalam perekonomian dan perdagangan.
Pemetaan ini terdiri dari enam pilar yakni kebijakan perdagangan, lingkungan bisnis, rangka hukum dan regulasi, akses keterampilan, akses keuangan, serta pekerjaan dan masyarakat.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa masih diperlukan dorongan lebih untuk pemberdayaan perempuan pada aspek kebijakan perdagangan. Pentingnya pemilihan data perdagangan berbasis gender, juga perlu menjadi perhatian khusus.
"Selain persoalan struktural seperti kebijakan dan data, para perempuan pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan seperti peran ganda yang dijalankan, akses terbatas pelatihan dan teknologi, hambatan pendanaan, ketergantungan dalam pengambilan keputusan, jebakan skala usaha kecil, serta pencatatan keuangan yang belum tertib," kata Rusmin.
Lebih lanjut, Rusmin menyampaikan, saat ini peran strategis perempuan dalam sektor ekonomi memiliki kontribusi yang signifikan, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data, 99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan estimasi potensi nilai bisnis yang mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025. Selain itu, sekitar 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan.
Dominasi perempuan terlihat pada sektor-sektor seperti fesyen, kuliner, kecantikan, dan kerajinan. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita memiliki peran vital bagi perekonomian Indonesia yang berbasis partisipasi masyarakat.
"Pemerintah, khususnya dalam ini Kementerian Perdagangan, tidak pernah secara sistem memberikan hambatan berbasis gender, sehingga semua pegawai di Kementerian Perdagangan berhak untuk berkompetisi berdasarkan kinerja," ucap Rusmin.
