Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang dijalankan dalam berbagai program pemerintah tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Meski ada kebijakan efisiensi belanja dari pemerintah pusat, kualitas pelayanan publik tetap harus kita jaga. Jangan sampai efisiensi menjadi alasan menurunnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," kata Harisson saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XII Tahun 2025 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kalbar, Selasa.
Pelatihan ini diikuti oleh 40 aparatur sipil negara (ASN) dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN merupakan hal wajib agar aparatur siap menghadapi tantangan birokrasi modern. ASN dituntut untuk bertransformasi, meninggalkan pola kerja yang monoton, dan mengadopsi sistem kerja yang fleksibel, adaptif, serta kolaboratif.
"Model kerja yang biasa-biasa jangan lagi diterapkan. Kita harus berubah dan mampu beradaptasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tuturnya.
Harisson juga mendorong peserta PKP untuk mengikuti pelatihan dengan semangat tinggi, serta mampu menghasilkan inovasi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan di masing-masing unit kerja.
"Saya berharap pelatihan ini tidak hanya sekadar formalitas. Peserta harus mampu menyelesaikan semua agenda pelatihan dan mengimplementasikan ilmunya untuk meningkatkan kinerja instansi," katanya.
Pada kesempatan itu Harisson juga berpesan agar para peserta menjaga kesehatan dan fokus dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan hingga tuntas.
"Selamat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XII. Semoga sukses dan mampu memberi kontribusi nyata di tempat tugas masing-masing," kata Harisson.
