Jakarta (ANTARA) - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program magang nasional untuk lulusan perguruan tinggi bersifat terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN)
Usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, Airlangga menjelaskan bahwa program magang untuk lulusan perguruan tinggi "fresh graduate" dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.
"Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama 'link and match' antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut," kata Airlangga saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Airlangga menjelaskan bahwa magang nasional sebagai program prioritas nasional ini tengah dimatangkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk segera diimplementasikan.
Baca juga: Menaker memperkenalkan program pembaruan sistem magang nasional
Ia menjelaskan bahwa program magang nasional ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing.
Dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI, Senin siang, Airlangga menjelaskan kuota peserta untuk program magang itu sebanyak 20.000 orang dan selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP) Rp3,3 juta per bulan. Upah tersebut diberikan selama periode 6 bulan magang.
Ia memperkirakan 10 persen dari keseluruhan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi dapat langsung diserap oleh lapangan kerja melalui program magang link-and-match yang diluncurkan oleh pemerintah
Adapun program magang termasuk dalam delapan program paket ekonomi yang diakselerasi pemerintah pada tahun 2025.
Delapan program paket tersebut merupakan stimulus yang diberikan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Pemprov Kalbar arahkan RPJPD perhatikan isu nasional-global
