Pemprov Kalbar arahkan RPJPD perhatikan isu nasional-global

Pontianak (ANTARA) - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison, memberi arahan terkait kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalbar tahun 2025-2045 agar memperhatikan isu nasional maupun global yang berkembang di dunia saat ini.

"Saya tekankan apabila menyusun RPJPD harus membuka wawasan seluas-luasnya, tidak hanya mempertimbangkan seputar daerah sendiri, tapi juga harus memperhatikan isu nasional maupun global di dunia saat ini," Kata Pj Gubernur Kalbar Harrison di Pontianak, Rabu.



Isu global yang harus diperhatikan saat ini, di antaranya perubahan demografi, geopolitik, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, peningkatan urbanisasi dan perubahan iklim. Isu-isu nasional juga harus diperhatikan terkait literasi, digital, tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, jaminan sosial, penegakan hukum serta perpindahan ibu kota negara.

"Jika ingin memberikan sumbangan signifikan terhadap pencapaian lima sasaran utama pembangunan nasional maka semua isu tersebut akan mempengaruhi isu-isu yang terjadi di tingkat regional di Kalimantan Barat," tuturnya.

Menurutnya, peluang untuk melakukan terobosan tersebut sangat terbuka lebar, pemindahan ibu kota ke Kalimantan menjadikan kita garda terdepan yang mendukung UKM mendapatkan prioritas pembangunan wilayah.

"Kalbar akan menjadi operasi prioritas pembangunan kawasan industri hijau dan program lainnya merupakan contoh dari peluang tersebut," ujar Harrison.

Ia menekankan, hal tersebut harus diselaraskan dalam rencana pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar mampu menangkap peluang tersebut maka Kalbar harus mengatasi tantangan yang ada saat ini.



"Berdasarkan catatan dari evaluasi makro pembangunan RPJPD tahun 2005-2025 secara umum makro pembangunan membaik," kata Harrison.

Harrison juga mengungkapkan, Indeks pembangunan manusia yang hanya tumbuh 7,33 persen dari 2005 sampai saat ini menjadi prioritas yang harus diperbaiki untuk menyongsong Indonesia emas.

"SDM yang berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan di negara maju," jelas Harrison.

Kebijakan industri, ekonomi dan SDA, semuanya memerlukan SDM yang berkompeten agar mampu merintis, menciptakan, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan berbagai pencapaian yang sudah dimiliki.

"Fokus dengan perkembangan infrastruktur tidak seharusnya melupakan pembangunan SDM selaku subjek dan objek setiap kegiatan pembangunan," katanya.