Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta peran dari Dewan Pendidikan serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
"Melalui pelantikan hari ini, saya berharap Dewan Pendidikan mampu menjadi katalisator transformasi pendidikan di Kalimantan Barat, sehingga mampu membantu meningkatkan IPM Kalbar," kata Ria Norsan saat melantik Dewan Pendidikan Kalbar di Pontianak, pada Kamis (20/11).
Ria Norsan menegaskan bahwa pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor dunia usaha. Menurutnya, Dewan Pendidikan memiliki peran strategis sebagai mitra dan jembatan koordinasi dalam memperkuat arah kebijakan pendidikan di daerah.
Ia menyampaikan bahwa meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar pada 2025 naik 0,08 poin menjadi 72,09, angka tersebut masih berada di bawah IPM nasional yang mencapai 75,90.
Karena itu, ia meminta Dewan Pendidikan bergerak bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan masukan yang objektif, mengawal kebijakan agar tepat sasaran, serta menghadirkan rekomendasi yang realistis dan progresif guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ria Norsan juga menekankan bahwa pemberian hibah pendidikan dan beasiswa non-akademik bagi pelajar berprestasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyiapkan generasi muda unggul. Ia menyebut penerima beasiswa sebagai generasi luar biasa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki prestasi non-akademik di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.
Selain itu, penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov Kalbar dan perguruan tinggi mendapat perhatian khusus. Ia menyebut perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat penelitian, dan memajukan ekosistem inovasi di daerah.
"Kita harus bergerak bersama, pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat, membangun generasi Kalbar yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di panggung global," katanya. ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kalbar tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran. Ria Norsan berharap sinergi yang dibangun melalui pelantikan dan komitmen bersama tersebut dapat diwujudkan dalam aksi nyata dan hasil yang terukur.
"Saya berharap sinergi yang dibangun tidak berhenti pada seremoni, tetapi terwujud dalam implementasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Martono, menyampaikan komitmennya mendukung kebijakan gubernur di sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa tugas utama Dewan Pendidikan adalah memberikan pertimbangan kepada gubernur terkait kebijakan pendidikan serta memastikan program berjalan tepat sasaran.
"Kami bertugas memberi masukan kepada gubernur, mendukung kebijakan yang baik, dan mengontrol apakah program-program tersebut tepat sasaran. Program beasiswa bagi siswa berprestasi, misalnya, sudah sesuai dengan kebutuhan," kata Martono.
Martono menambahkan bahwa Dewan Pendidikan juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan pendidikan dapat diterima secara luas. Ia menyebutkan peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada sektor pendidikan, tetapi juga dipengaruhi kesehatan dan ekonomi, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor.
"Kami yakin program pendidikan yang tepat sasaran akan sejalan dengan upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat," katanya.
