Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebutkan transformasi digital dan budaya kerja inovatif merupakan strategi Kementerian Hukum dalam membangun Zona Integritas (ZI).
Dalam acara penandatangan komitmen bersama di Jakarta, Kamis (8/1), ia menuturkan penerapan kedua strategi tersebut semata-mata demi memberikan pelayanan publik yang bernilai bagi masyarakat.
“Kami berupaya membangun sistem yang diinginkan sebagai ZI. Kalau sistem ini sudah baik dirasakan oleh masyarakat, saya tidak perlu khawatir siapa pengganti saya, kalau sudah ada value yang dirasakan oleh masyarakat. Inilah cita-cita besar kami di Kemenkum,” tutur Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ia pun menegaskan Kemenkum terus berupaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Komitmen itu ditandai dengan penandatangan komitmen bersama antara Menkum dan jajarannya tentang pembangunan ZI dan perjanjian kinerja tahun 2026.
Zona Integritas merupakan predikat untuk instansi pemerintah yang berkomitmen kuat menerapkan reformasi birokrasi guna mewujudkan WBK dan WBBM.
Ia membeberkan transformasi digital bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang bernilai bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik bukan sekadar membangun sistem, melainkan juga nilai dan manfaat bagi pengguna layanan.
Dengan demikian, kata dia, menjadikan transformasi digital sebagai kesadaran untuk pemenuhan pelayanan publik merupakan jalur yang benar.
Melalui transformasi digital, Supratman ingin WBK dan WBBM menjadi budaya dalam seluruh pelayanan publik di Kemenkum.
Dalam satu tahun penerapannya, dikatakan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak nyata, misalnya di bidang peraturan perundang-undangan (PUU), Kemenkum telah memiliki aplikasi e-harmonisasi yang mempercepat proses harmonisasi PUU.
“Teman-teman di beberapa kantor wilayah bisa menyelesaikan harmonisasi dalam satu hari,” ujarnya.
Ia melanjutkan, contoh lainnya, yakni dalam bidang pemberian bantuan hukum gratis. Kemenkum telah memiliki sistem yang dapat memantau jumlah dan jenis kasus hukum yang sedang ditangani oleh para juru damai di desa dan kelurahan.
Adapun strategi pembangunan zona integritas yang lainnya, yaitu dengan menciptakan budaya kerja penuh inovasi. Untuk mendorong kreativitas pegawainya, dia memberikan kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik.
Dengan kenaikan jenjang jabatan istimewa, sambung dia, para pegawai berlomba-lomba membuat inovasi untuk pelayanan publik jauh lebih baik, sehingga penghargaan tidak hanya sekadar piagam, tetapi juga peningkatan karier.
