Pemprov Kalbar perkuat transformasi pelayanan publik digital

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat komitmennya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui transformasi pelayanan publik berbasis digital.

"Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 bertajuk Manajemen Kualitas Pelayanan Publik ini merupakan kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda. Tujuannya untuk memperkuat transformasi pelayanan publik digital," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson saat membuka Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 tersebut secara virtual, Senin.

Harisson menegaskan kualitas pelayanan publik menjadi cerminan nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Menurut dia, keberhasilan pemerintah saat ini tidak lagi diukur hanya dari perencanaan program, melainkan dari kemudahan dan kecepatan layanan yang dirasakan masyarakat secara langsung.

"Pelayanan publik harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Jangan hanya memenuhi standar administratif, tetapi hadirkan layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Kalbar terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai inovasi digital, seperti POLISE atau Portal Layanan Berbasis Web, aplikasi SEKAMPADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring), pelayanan ramah kelompok rentan, hingga pengembangan PEMANDU YANLIK untuk pemantauan dan evaluasi pelayanan publik.

Menurut Harisson, tantangan pelayanan publik di Kalbar cukup kompleks mengingat luas wilayah provinsi tersebut mencapai sekitar 147 ribu kilometer persegi dengan karakteristik geografis berupa hutan, sungai, dan wilayah pedalaman yang berjauhan dari pusat pemerintahan.

Ia menyoroti masih adanya tenaga pendidik dan pelajar di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh, menyeberangi sungai, bahkan berjalan kaki sejak dini hari demi memperoleh akses pendidikan.

"Kondisi geografis yang menantang tidak boleh menjadi alasan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor serta penguatan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi agar pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda memberikan apresiasi terhadap konsistensi BPSDM Kalbar dalam menghadirkan ruang pembelajaran yang relevan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, tetapi juga dapat berdampak secara nasional melalui penguatan kapasitas dan inovasi pelayanan publik.

Ia juga menilai kolaborasi antarlembaga menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Bahkan, hampir seluruh wilayah di Kalimantan kini dinilai telah mampu menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II secara mandiri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalbar, Windy Prihastari mengatakan webinar tersebut merupakan upaya konkret meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi ASN.

"Kami ingin membangun branding pelayanan publik yang kuat melalui penguatan kapasitas SDM. Pengembangan kompetensi ASN tidak boleh dibatasi wilayah, sehingga kegiatan ini ditujukan bagi ASN di Kalimantan hingga tingkat nasional," kata Windy.

Ia optimistis ruang belajar seperti KLIK x Mbak Kepo Belajar dapat meningkatkan standar kompetensi ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Pemprov Kalbar sendiri mencatat sejumlah capaian dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik sepanjang 2026. Di tingkat regional, Kalbar meraih penghargaan Terbaik Pertama bidang Entrepreneur Government melalui inovasi Creative Financing serta Terbaik Pertama kategori Pengendalian Inflasi pada ajang penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026.

Selain itu, capaian pelayanan publik Kalbar juga menunjukkan tren positif dengan Indeks Pelayanan Publik kategori Sangat Baik (A) bernilai 4,71, Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 95,65 dengan predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi dan masuk tujuh besar nasional, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,38 kategori Sangat Baik, serta nilai Reformasi Birokrasi 86,79 kategori A yang tertinggi di Kalimantan.

"Melalui webinar tersebut, kami berharap tercipta pertukaran pengetahuan yang mampu melahirkan inovasi pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat," kata Windy.