Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Kota Singkawang menempati peringkat keenam terbaik dari 205 daerah otonom hasil pemekaran berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 untuk evaluasi sejak 1999 - 2009.
Wali Kota Singkawang Hasan Karman saat dihubungi dari Pontianak, Jumat mengatakan, aspek penting yang dievaluasi merupakan tolok ukur yang dengan nyata dapat dirasakan di Singkawang dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita patut berbangga, tetapi tidak boleh sombong. Aspek-aspek penting yang dievaluasi seperti bidang peningkatan kesra, tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan peningkatan daya saing," kata dia.
Ia akan mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk mempertahankan prestasi tersebut bahkan meningkatkannya. "Sekarang di peringkat 6, ke depan mari raih posisi 3 besar," kata Hasan Karman.
Ia melanjutkan, prestasi yang diraih tidaklah mudah karena ada 34 jenis penilaian yang dievaluasi.
Secara umum, ada 205 daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 - 2009, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menerima laporan hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) tahun 2011 yang dilakukan oleh Kemendagri RI tentang penetapan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 sampai dengan 2009.
Di dalam laporan tersebut dijelaskan, hasil EDOHP merupakan sumber informasi yang sangat bernilai bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan mengenai pemerintahan daerah terutama berkenaan dengan mekanisme pembentukan daerah otonom baru.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Wali Kota Singkawang Hasan Karman saat dihubungi dari Pontianak, Jumat mengatakan, aspek penting yang dievaluasi merupakan tolok ukur yang dengan nyata dapat dirasakan di Singkawang dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita patut berbangga, tetapi tidak boleh sombong. Aspek-aspek penting yang dievaluasi seperti bidang peningkatan kesra, tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan peningkatan daya saing," kata dia.
Ia akan mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk mempertahankan prestasi tersebut bahkan meningkatkannya. "Sekarang di peringkat 6, ke depan mari raih posisi 3 besar," kata Hasan Karman.
Ia melanjutkan, prestasi yang diraih tidaklah mudah karena ada 34 jenis penilaian yang dievaluasi.
Secara umum, ada 205 daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 - 2009, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menerima laporan hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) tahun 2011 yang dilakukan oleh Kemendagri RI tentang penetapan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran tahun 1999 sampai dengan 2009.
Di dalam laporan tersebut dijelaskan, hasil EDOHP merupakan sumber informasi yang sangat bernilai bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan mengenai pemerintahan daerah terutama berkenaan dengan mekanisme pembentukan daerah otonom baru.
(T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012